BERITAKALTIM.CO – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengambil langkah proaktif dengan mengalokasikan dana sebesar Rp12 miliar untuk mengamankan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan di Kantor Bupati pada bulan Maret 2024 menjadi momentum penting dalam upaya kolaborasi antara Pemkab Kukar dan berbagai pihak terkait.
“Kolaborasinya seperti dengan Kodim 0906 Kutai Kartanegara, Polres Bontang, Kodim 0908 Bontang, serta Kecamatan Muara Badak dan Marangkayu,” ujar Rinda Desianti pada saat diwawancarai, Minggu (28/4/2024)
Alokasi dana tersebut disalurkan dengan proporsional, di mana Polres Kukar mendapatkan bagian terbesar sebesar Rp8,1 miliar, disusul oleh Kodim 0906 Kutai Kartanegara dengan Rp2 miliar,
“Polres Bontang Rp1,2 miliar, dan Kodim 0908 Bontang Rp624 juta,” ucapnya.
Kenapa ada anggaran untuk Polres dan Kodim Bontang, karena beberapa kecamatan dan desa yang masuk Kabupaten Kutai Kartanegara berdekatan dengan Kota Bontang, sehingga pengerahan pengamannya dari kota itu.
Menurut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, pencairan dana dilakukan secara langsung untuk memastikan aparat keamanan siap menghadapi tantangan selama pelaksanaan Pilkada.
Selain itu, Bupati Kukar Edi Damansyah turut memberikan instruksi kepada semua pihak terlibat untuk menjaga kondusifitas dan keamanan selama proses Pilkada berlangsung.
Edi juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada sebagai sebuah edukasi demokrasi yang berharga.
Harapannya adalah agar persentase pemilih di Kukar meningkat, termasuk partisipasi dari pemilih pemula yang diharapkan memberikan suara mereka saat hari pencoblosan untuk menjaga jalannya demokrasi yang sehat dan berkembang. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong | ADV | Diskominfo Kukar
