BERITAKALTIM.CO – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, menekankan pentingnya pembangunan desa yang inklusif agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat desa, bukan hanya kelompok tertentu.
Menurutnya, kehadiran kelompok yang menerima manfaat secara eksklusif justru dapat menghambat kemajuan desa secara keseluruhan.
“Pembangunan dan transformasi ekonomi desa yang inklusif akan membuka peluang besar bagi kemajuan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Sri Wahyuni saat memberikan pernyataan terkait pembangunan desa di Kaltim, Jum’at (23/8/2024).
Saat ini, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 841 desa, dengan rincian 209 desa mandiri, 364 desa maju, 263 desa berkembang, dan lima desa tertinggal.
Dalam mendukung pembangunan desa, Dana Desa (DD) untuk 841 desa di Kaltim pada tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp787,18 miliar, meningkat sebesar Rp9,9 miliar dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pemerintah Provinsi Kaltim juga mengalokasikan dana sebesar Rp50 juta per desa pada tahun 2024, dengan harapan agar aparat desa segera memperbarui informasi guna memastikan penyerapan anggaran yang lebih optimal.
Selain itu, alokasi dana per desa direncanakan meningkat menjadi Rp75 juta pada tahun 2025.
Sri Wahyuni juga mengapresiasi pengelolaan keuangan desa di Kaltim yang hingga kini minim dari temuan penyalahgunaan.
“Alhamdulillah, pengelolaan keuangan desa di Kaltim sejauh ini masih terjaga dengan baik. Semoga kondisi ini terus dipertahankan ke depannya,” ucapnya.
Ia menegaskan, dengan adanya alokasi dana yang meningkat dan pengelolaan yang baik, pembangunan desa di seluruh Kaltim diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan inklusif, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa. #
Reporter: Sandi | Editor: Wong
Comments are closed.