BERITAKALTIM.CO-Pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan yang menghabiskan anggaran ratusan miliar rupiah mendapat sorotan tajam dari anggota dewan sendiri. Hasil tinjauan lapangan Komisi III DPRD Kota Balikpapan pada Rabu, 19 Maret 2025, mengungkap sejumlah kekurangan serius dalam proyek tersebut.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, mengungkapkan kekecewaannya terhadap kualitas bangunan yang dianggap jauh dari standar. Ia menyoroti penggunaan bahan bangunan yang dinilai tidak layak, bahkan berpotensi membahayakan keselamatan para penghuni gedung.
“Saya membangun rumah sendiri saja tidak akan berani pakai bahan seperti ini, apalagi untuk gedung pemerintahan dengan anggaran sebesar ini,” ujarnya saat ditemui media pada Kamis, 20 Maret 2025.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mencontohkan plafon di ruang paripurna yang tidak sesuai spesifikasi. Ia meminta kontraktor segera membongkar dan mengganti plafon tersebut dengan material yang sesuai standar. Selain itu, ukuran ruang kerja anggota DPRD dinilai terlalu kecil. “Kalau yang sekarang ini ukurannya seperti kandang ayam,” kritiknya.
Masalah lain yang ditemukan adalah retaknya dinding dan tiang penyangga di ruang musholla, serta pintu yang sulit dibuka. “Daun pintunya harus diangkat dulu baru bisa dibuka. Seharusnya ini tidak terjadi di bangunan baru,” tambah Halili.
Lebih parah lagi, tembok gedung yang seharusnya menggunakan beton justru hanya dilapisi GRC, sehingga menimbulkan keraguan terhadap kekuatan strukturnya.
Halili mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk lebih tegas dalam pengawasan. Menurutnya, proyek besar dengan anggaran tinggi seharusnya dikelola dengan baik dan diawasi ketat agar tidak terjadi penyimpangan. “PU selaku pemegang kendali dari pembangunan ini pastinya tidak pernah turun ke lapangan,” katanya.
Senada dengan Halili, anggota Komisi III DPRD Balikpapan, H. Haris, juga menyatakan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan yang dinilai asal-asalan. Menurutnya, pembangunan yang seharusnya menjadi simbol kemajuan dan transparansi justru berubah menjadi sumber masalah. “Anggaran ratusan miliar, tapi hasilnya seperti ini. Kontraktor tidak bekerja profesional, ini mengecewakan,” tegasnya.
Ia juga meragukan keamanan gedung, terutama ruang paripurna yang menjadi pusat kegiatan DPRD. Jika tidak bisa memastikan proyek ini selesai dengan benar, lebih baik dihentikan saja daripada membahayakan banyak orang. “Jangan sampai ada korban karena gedung tiba-tiba roboh saat digunakan. Ini masalah serius yang harus segera ditindaklanjuti,” katanya. #
Reporter: Niken | Editor: Wong
Comments are closed.