BERITAKALTIM.CO- Menghadapi ancaman banjir musiman yang setiap tahun menghantui warga, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengambil langkah antisipatif dengan mempercepat pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal, khususnya di kawasan Bendungan Pengendali (Bendali) Ampal Hulu.
Proyek ini menjadi bagian dari strategi mitigasi banjir yang kini dikerjakan secara swakelola, melibatkan langsung personel TNI dari Kodim 0905/Balikpapan.
Langkah ini ditempuh untuk mengurangi risiko banjir di sejumlah titik langganan genangan, seperti kawasan Jalan MT Haryono dan Jalan Mayor Polisi Zainal Arifin (Jalan Beller), yang kerap lumpuh akibat derasnya curah hujan.
“Pengerukan ini merupakan kebutuhan mendesak agar volume air yang tertampung bisa lebih besar saat hujan deras datang. Saat ini kami fokus mempercepat pekerjaan tahap awal,” kata Jen Supriyanto, Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase DPU Balikpapan, Jumat (9/5/2025).
Ia menjelaskan, pembangunan fisik bendali secara penuh sebenarnya menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV. Namun, karena anggaran dari pusat belum tersedia secara utuh, Pemkot memilih bergerak terlebih dahulu agar penanganan banjir tak terus tertunda.
Jen menyebutkan bahwa keterlibatan TNI sangat membantu, terutama dalam penanganan teknis di lapangan seperti pengerahan alat berat dan akses menuju area pengerukan yang cukup menantang. Kolaborasi ini dinilai efektif mempercepat proses pengerjaan dan meningkatkan efisiensi sumber daya yang tersedia.
Sementara itu, dari kebutuhan lahan seluas 10 hektare untuk proyek bendali, 9,4 hektare telah berhasil dibebaskan. Sisanya, sekitar 0,6 hektare, masih terkendala proses hukum dan administrasi. Pemkot juga telah menyalurkan dana ganti rugi melalui mekanisme konsinyasi di pengadilan, sebagai solusi atas belum tuntasnya kepemilikan lahan.
Lahan proyek ini tersebar di dua kelurahan strategis yakni Gunung Samarinda dan Gunung Samarinda Baru, dengan nilai total pembebasan lahan mencapai Rp43,5 miliar.
Dalam rencana penanganan banjir jangka menengah hingga panjang, Pemkot Balikpapan telah menyusun tiga strategi utama: pelebaran saluran drainase, pembangunan bendali, dan penambahan rumah pompa. Namun, dari ketiganya, hanya pembangunan bendali yang saat ini dianggap paling realistis untuk direalisasikan.
“Pelebaran saluran memang ideal karena mengurangi beban aliran air di permukiman, tapi biayanya sangat besar hingga Rp1,6 triliun menurut studi 2020. Itu jelas di luar jangkauan kemampuan anggaran kami saat ini,” terang Jen.
Bendali menjadi pilihan strategis karena berlokasi di kawasan hulu sungai yang belum terlalu padat penduduk dan memungkinkan pembebasan lahan secara bertahap.
Pemkot berharap agar setelah proses pembebasan lahan tuntas, BWS Kalimantan IV dapat segera menindaklanjuti pembangunan fisik Bendali Ampal Hulu pada tahun anggaran berikutnya. Proyek ini diharapkan menjadi solusi permanen dan berkelanjutan dalam mengurangi risiko banjir di Kota Balikpapan.
“Ini bukan hanya tentang proyek infrastruktur, tapi upaya menyelamatkan kota dari kerugian akibat banjir yang berulang. Komitmen kami adalah menghadirkan solusi nyata bagi warga,” tutup Jen.
Pengerjaan yang kini telah berjalan, Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan keseriusannya dalam mengatasi persoalan banjir secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang, bukan sekadar tambal sulam saat bencana tiba. #
Reporter: Niken | Editor: Wong
Comments are closed.