BERITAKALTIM.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna ke-16 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.
Rapat yang berlangsung di Gedung Utama B DPRD Kaltim ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti imanuel di dampingi oleh Ananda Emira Moeis dan Yenni Eviliana serta dihadiri jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Senin (2/6/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan sejumlah catatan kritis atas dokumen RPJMD yang disampaikan Gubernur dalam Paripurna ke-15 sebelumnya (28/5/2025). Juru bicara Fraksi Gerindra, Akhmed Reza Pahlevi, menegaskan pentingnya penajaman perencanaan dan konsistensi pelaksanaan program untuk menjawab tantangan pembangunan lima tahun ke depan.
“Perencanaan bukanlah sekadar menyusun apa yang akan dikerjakan besok, tetapi membentuk arah masa depan yang ingin dicapai, lalu menetapkan langkah konkret untuk meraihnya,” ujar Reza.
Dalam pandangannya, Fraksi Gerindra menyambut baik tiga tujuan utama yang tertuang dalam RPJMD 2025–2029, yakni: Kaltim Sukses, Generasi Emas, dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
Ketiganya dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan yang mencakup pengembangan SDM, ekonomi eksklusif berbasis industrialisasi, pembangunan infrastruktur, tata kelola pemerintahan yang profesional, peningkatan kualitas kehidupan beragama dan budaya lokal, serta pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menilai beberapa bagian masih memerlukan pendalaman, khususnya dalam program unggulan dan arah kebijakan yang disebut mendukung Kaltim Sukses dan Generasi Emas.
“Kami belum menemukan kejelasan program dan perangkat daerah mana yang akan menjalankan tujuh kegiatan unggulan dalam pengumpulan data untuk mendukung Generasi Emas,” tambahnya.
Program unggulan yang diusulkan dalam dokumen RPJMD seperti sekolah gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, makanan bergizi, internet desa gratis, seragam sekolah gratis, bantuan administrasi kepemilikan rumah, hingga insentif ibadah umrah, menurut Gerindra, perlu dikalkulasi dengan proyeksi kapasitas fiskal yang realistis.
Fraksi Gerindra juga meminta agar pemerintah provinsi tidak hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan, melainkan aktif menggali potensi sumber pendanaan lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
“Dalam menentukan program dan kegiatan, pemerintah harus menghitung secara akurat proyeksi kapasitas keuangan riil setelah dikurangi belanja wajib. Ini penting agar semua janji pembangunan tidak menjadi sekadar dokumen,” tegas Reza.
Mereka juga menyoroti ketimpangan kontribusi ekonomi antarwilayah di Kalimantan Timur. Dari data yang disampaikan, sebanyak 20 persen perekonomian Kaltim hanya disumbang oleh lima daerah: Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur.
Sementara kabupaten lain seperti Mahakam Ulu dinilai belum terakomodasi maksimal.
“Pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, bendungan, irigasi, dan pengendali banjir di wilayah yang kontribusinya masih kecil, agar pertumbuhan ekonomi lebih merata,” ungkapnya.
Dalam konteks reformasi birokrasi, Fraksi Gerindra mendesak agar program penataan birokrasi dipertajam dan dimonitor secara berkala. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan reformasi di tingkat daerah mencapai sasaran dan tidak stagnan.
Sebagai penutup, Fraksi Gerindra menyatakan kesiapan untuk membahas lebih lanjut dokumen RPJMD ini bersama pemerintah dalam panitia khusus (Pansus) yang akan dibentuk oleh DPRD.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah provinsi atas dokumen RPJMD yang telah disusun, dan berharap pembahasan lanjutan akan memperkaya substansi dan memperkuat arah pembangunan Kaltim ke depan,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong | ADV DPRD Kaltim
Comments are closed.