BERITAKALTIM.CO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, mengungkapkan bahwa realisasi pelaksanaan program untuk tahun anggaran 2025 telah mencapai angka sekitar 69 persen.
Capaian tersebut dinilai berjalan sesuai dengan tahapan dan penyesuaian kebijakan nasional maupun daerah yang tengah berlangsung.
“2025 sudah masuk ke angka 69 persen ya, Sedang berjalan,” ujar Ananda saat ditemui di Gedung utama B DPRD Kaltim, Senin (28/7/2025).
Menurut Ananda Emira Moeis, percepatan ini tak lepas dari sejumlah penyesuaian penting, termasuk arahan langsung dari Presiden RI, Gubernur Kaltim, serta Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menjadi momentum penting karena berbarengan dengan pergantian struktur pemerintahan.
“Kan kemarin juga ada pergeseran atas penjabaran TA 2025, yang mana dari instruksi Presiden, instruksi Gubernur, dan juga Surat Edaran Kemendagri,” jelas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ananda menyebut, tahun ini merupakan masa transisi yang signifikan karena hampir seluruh struktur pemerintahan mengalami pembaruan.
“Tahun ini kita kan banyak barunya. DPRD baru, kepala daerah baru, visi misi baru, RPJMD juga baru, jadi harus banyak yang tersesuaikan,” tutur Ananda Emira Moeis.
Pemerintah pusat, lanjut Ananda, juga meminta agar konsep Astacita delapan agenda pembangunan strategis nasional serta visi dan misi kepala daerah, dapat segera diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah.
“Jadi proses itu berjalan dengan tahapan dan sudah diimplementasikan. Jadi seperti misalkan kepala daerah punya program ‘gratisPol’ Tahun 2025 sudah berjalan,” terang Ananda.
Ananda mengakui, meski beberapa program masih dalam tahap awal pelaksanaan, anggaran yang dialokasikan cukup signifikan.
Salah satunya adalah program unggulan yang berkaitan dengan pendidikan gratis dan layanan kesehatan gratis tersebut.
“Kalau tidak salah, Itu ada Rp185 miliar kalau tidak salah,” ucap Ananda.
Dijelaskan Ananda, pergeseran nilai anggaran tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor prioritas, di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kerakyatan.
“Nilai pergeserannya itu cukup besar karena diprioritaskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga ekonomi kerakyatan,” tegas Ananda.
Meski demikian, lanjut Ananda bahwa sebagai pimpinan DPRD, hanya dapat memberikan penjelasan hingga batas tertentu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Jadi saya bisa bahasnya hanya sebatas itu saja,” tutur Ananda.
Reporter : Yani | Editor : Hoesin KH
Comments are closed.