BERITAKALTIM.CO – Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur (Dispar Kaltim) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat pengembangan desa wisata melalui penyusunan standar nasional dan kemitraan lintas sektor.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, menjelaskan bahwa penyusunan standar desa wisata akan menjadi bagian penting dari proses klasifikasi dan pembinaan destinasi, yang dikembangkan secara bertahap dari desa wisata rintisan hingga menjadi desa wisata mandiri.
“Ke depan, kami menyusun standarisasi desa wisata agar arah pengembangannya lebih terukur dan sesuai indikator. Ini bagian dari langkah penguatan, terutama dalam kondisi efisiensi anggaran yang kita hadapi saat ini,” kata Ririn, saat ditemui Di Convention Hall Samarinda, Kamis (28/8/2025).
Sebagai salah satu langkah konkret, Ririn menyebutkan rencana kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan, khususnya perusahaan tambang dan BUMN yang beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.
“Insya Allah, kami tengah merancang MoU antara kepala daerah dengan perusahaan. Misalnya di Kutai Timur, kita bisa bekerja sama dengan KPC, PT Indexim, Di Kutai Kartanegara ada PT Bayan, atau Pertamina Hulu Mahakam di Mahakam Ulu, bahkan Kideco di Paser,” jelasnya.
Dinas Pariwisata Kaltim menargetkan sedikitnya lima desa wisata naik status setiap tahun, dari desa berkembang menjadi desa wisata maju.
Untuk mencapai target itu, Dispar mengedepankan pendekatan pentaheliks, yaitu kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media.
“Konsep pengembangan desa wisata itu pentaheliks. Jadi tidak bisa satu sektor jalan sendiri. Kalau infrastruktur bagus, otomatis aksesnya mudah, amenitasnya ikut berkembang. Hal ini akan mendongkrak kunjungan wisatawan,” kata Ririn.
Menurutnya, pariwisata yang maju tidak terlepas dari dukungan lintas sektor, termasuk dukungan perusahaan-perusahaan besar di sekitar lokasi desa wisata.
“Satu support system akan menunjang yang lain. Itulah kenapa kolaborasi dengan sektor swasta sangat penting. Kita tidak bisa berharap hanya dari APBD,” ujarnya.
Selain menguatkan kolaborasi, Dispar Kaltim juga menekankan pentingnya penyamaan persepsi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta kementerian dan stakeholder lainnya.
Ririn mengingatkan pentingnya sinkronisasi program agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Jangan sampai kami di provinsi mendorong program unggulan desa wisata, tapi kabupaten/kota punya prioritas lain. Jadi kita harus duduk bersama, menyamakan visi dan arah. Apa yang tidak bisa dicover oleh provinsi, bisa jadi disiapkan kabupaten/kota atau stakeholder,” tuturnya.
Dalam waktu dekat, Dispar Kaltim akan mengadakan forum diskusi dan sosialisasi, baik secara tatap muka maupun virtual, guna menyelaraskan program dan menjaring masukan dari para pihak terkait.
“Intinya tetap satu komitmen untuk memperkuat pariwisata Kalimantan Timur. Desa wisata adalah masa depan, karena berdampak langsung ke masyarakat,” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.