BERITAKALTIM.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menerima 11 tuntutan dari massa demonstrasi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur Menggugat (Mahakam), Senin siang (1/9/2025).
Para legislator menemui massa di depan pintu gerbang Gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda.
Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak siang hari tersebut membawa sederet isu strategis, mulai dari penolakan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), penghapusan tunjangan mewah DPR, hingga dorongan untuk segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), RUU Perampasan Aset, dan RUU Masyarakat Adat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, bersama sejumlah anggota dewan seperti Abdul Giaz, Husni Fahruddin, Damayanti, Henry Pailan, Subandi, dan lainnya, turun langsung menemui massa aksi di bawah pengamanan ketat aparat gabungan.
“Tenang rekan-rekan semua, di daerah ini kami sama-sama memperjuangkan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Timur,” ujar Hasanuddin dari atas truk komando.
“Wakil rakyat hadir bukan untuk bersembunyi, tetapi untuk memastikan bahwa tuntutan ini kami bawa dan perjuangkan. Ini bukan sekadar janji, tapi bukti nyata,” katanya menegaskan.
Berikut 11 tuntutan resmi dari Aliansi Mahakam:
1. Menolak pengesahan RUU KUHP.
2. Menghapus tunjangan mewah anggota DPR.
3. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, dan RUU Masyarakat Adat.
4. Meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta kualitas pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
5. Menolak “pemutihan dosa” bagi pemerintah yang melakukan pelanggaran.
6. Mencabut undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat.
7. Menghentikan tindakan represif terhadap gerakan rakyat.
8. Membuat kebijakan yang pro-rakyat.
9. Mengakhiri praktik oligarki politik dan demokrasi yang eksklusif.
10. Menegakkan supremasi hukum tanpa pandang bulu.
11. Menghentikan kejahatan ekologis dan praktik pertambangan yang merusak.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, saat dihubungi secara terpisah, menyampaikan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa adalah isu-isu nasional yang perlu dikawal bersama.
“Pada dasarnya kami sepakat dan mendukung seluruh tuntutan Aliansi Mahakam. Terkait penghapusan tunjangan DPR RI, perampasan aset, sampai pengesahan RUU yang berpihak kepada masyarakat, itu menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Namun, ia menegaskan bahwa tidak semua kebijakan dapat diputuskan di tingkat daerah.
“Sebagian besar adalah wewenang pemerintah pusat. Karena itu, kami akan bersama-sama mengawal aspirasi ini agar sampai ke Senayan,” katanya.
Ia juga mengimbau mahasiswa untuk tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menunggangi gerakan ini dan memecah solidaritas mahasiswa.
“Sampai saat kami keluar menemui massa, semuanya masih aman dan kondusif. Kita tidak tahu ke depan bagaimana, tapi kami minta agar tetap jaga ketertiban,” imbuh Husni.
Husni Fahruddin mengakui bahwa tuntutan mahasiswa mencerminkan kondisi sosial masyarakat yang sedang sulit, terutama terkait tunjangan pejabat publik.
“Kami di DPRD juga harus punya empati. Jangan sampai muncul kesan bahwa wakil rakyat tidak peduli dengan penderitaan rakyat,” katanya.
Terkait isu tunjangan DPR RI, Husni menegaskan bahwa anggaran tersebut harus dipergunakan untuk kegiatan yang berfaedah dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
”Kan sudah di anulir oleh Presiden RI kita mendukung, bahwa kita jangan merasa tidak berempati keadaan masyarakat, ekonomi sulit saat ini kita harap kita mengerti penderitaan tersebut, digunakan untuk hal hal berfaedah untuk masyarakat kecil.” pungkasnya.
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.