BERITAKALTIM.CO- Permasalahan layanan dasar masyarakat kembali menjadi sorotan dalam dialog warga yang digelar Wakil Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Halili Adinegara, di RT 39 Kelurahan Gunung Samarinda, Balikpapan Utara, Sabtu (25/10/2025) malam.
Berbagai keluhan mencuat dari masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur lingkungan, akses air bersih, hingga ketimpangan di sektor pendidikan dan kesehatan. Forum bertajuk Sinergi Pembangunan Infrastruktur Lingkungan dan Pelayanan Air Bersih untuk Kesejahteraan Masyarakat itu menjadi ruang terbuka bagi warga, untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka alami.
Menurut Halili, masalah yang dihadapi warga mencerminkan perlunya peningkatan koordinasi lintas instansi pemerintah daerah agar pelayanan publik bisa lebih cepat dan merata.
“Semua keluhan masyarakat ini harus menjadi perhatian bersama. Kami di DPRD akan memastikan setiap aspirasi ditindaklanjuti sesuai bidangnya,” ujarnya saat dikonfirmasi Senin, (27/10/2025).
Salah satu keluhan utama warga adalah jembatan dan drainase di kawasannya yang rusak dan butuh segera diperbaiki. Halili menegaskan pihaknya akan mendorong Pemkot Balikpapan, untuk memprioritaskan perbaikan infrastruktur dasar tersebut agar mobilitas warga tidak terganggu.
Di sisi lain, pelayanan air bersih juga menjadi isu krusial. Warga mengaku air dari PDAM hanya mengalir pada dini hari sekitar pukul 02.00 Wita, membuat aktivitas rumah tangga terganggu.
“Kami sudah minta agar PDAM melakukan evaluasi sistem distribusi. Warga seharusnya bisa menikmati air di jam normal, bukan saat mereka beristirahat,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Tak hanya itu, persoalan BPJS Kesehatan dan pendidikan turut menjadi perhatian. Warga mengeluhkan adanya pungutan tidak resmi pada proses perpindahan siswa antar sekolah serta belum meratanya pembagian seragam bagi pelajar SMK.
Purnawirawan TNI AD Polisi Militer ini meminta Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan lebih aktif merespons keluhan warga. “Masyarakat bergantung pada layanan publik yang berkualitas. Tidak boleh ada kebijakan yang memberatkan warga, apalagi di sektor pendidikan,” ujarnya.
Ia berharap, melalui dialog langsung seperti ini, setiap aduan warga bisa segera direspons tanpa menunggu lama. “DPRD akan terus menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Tujuannya agar setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan rakyat,” pungkas Ketua Fraksi PKB DPRD Balikpapan Include Partai Hanura dan Partai Demokrat.
NIKEN | WONG | adv
Comments are closed.