BERITAKALTIM.CO — Masalah ketahanan pangan nasional mengemuka dalam Musyawarah Besar (Mubes) XI Pemuda Pancasila (PP) di Hotel Sultan, Jakarta, pada 26–28 Oktober 2025.
Isu itu dikemukakan Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila Japto Soerjosoemarno, saat membuka Mubes XI, Senin (27/10/2025).
“Pemuda Pancasila akan mensinergikan program-program untuk mendukung pemerintah. Salah satu fokus utama kami adalah penguatan ketahanan pangan nasional,” ujar Japto dihadapa ribuan anggota yang datang dari seluruh provinsi di tanah air.
Menurut Japto, ketahanan pangan bukan hanya soal peningkatan produksi sektor pertanian seperti padi dan jagung, melainkan juga penguatan sektor peternakan sebagai sumber protein masyarakat.
“Kita akan lebih fokus menjaga ketahanan pangan di sektor peternakan,” tegasnya.
Program ini telah mulai dijalankan oleh sejumlah Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila di berbagai daerah. Japto menyebut Kalimantan Timur yang pada beberapa tahun silam gubernurnya pernah yeusiap mengalokasikan 50 ribu hektar lahan untuk diolah menjadi lumbung pangan.
Japto juga menyebut MPW PP Banten, yang telah menginisiasi program peternakan ayam petelur guna membantu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sekaligus memberdayakan ekonomi kader dan warga sekitar.
“Targetnya tentu pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat melalui ketersediaan telur ayam sebagai sumber protein,” jelas Japto.
Dalam pidatonya, Japto juga menekankan bahwa seluruh program Pemuda Pancasila lima tahun ke depan harus berorientasi pada perbaikan kesejahteraan anggota dan masyarakat umum, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.
“Yang penting adalah apakah program tersebut membuat perbaikan untuk anggota dan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya,” katanya.
Ia menegaskan, Pemuda Pancasila tidak boleh kehilangan jati diri sebagai organisasi sosial yang berpihak pada rakyat kecil, dan seluruh agenda organisasi harus berkontribusi langsung bagi kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Menanggapi instruksi ketahanan pangan di seluruh daerah, salah seorang pengurus MPW Pemuda Pancasila Kaltim, Abdul Rasyid, mengatakan, instruksi tersebut patut menjadi perhatian bersama. Untuk di Kalimantan Timur, jika memang MPW PP Kaltim mau merealisasikan, Abdul Rasyid yang sekarang menjabat Kepala Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, menyebut daerah yang dipimpinnya siap jadi pusat kegiatan ketahanan pangan.
“Nanti dibicarakan dulu oleh organisasi kita. Saya bisa menyampaikan kesiapan desa batuah untuk merealisasikan program itu,” ujar Abdul Rasyid.
Desa Batuah terletak di tengah-tengah antara empat daerah, yakni Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara dan IKN (Ibu Kota Negara). Bahkan setelah IKN ditetapkan oleh undang-undang, 60 persen luasan Desa Batuah tercaplok untuk IKN.
Penyempurnaan AD/ART dan Penegakan Disiplin Organisasi
Selain fokus pada ketahanan pangan, Mubes XI juga membahas penyempurnaan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) agar sejalan dengan perkembangan sosial, politik, dan ekonomi nasional.
Japto menegaskan pentingnya penegakan disiplin dan aturan organisasi, agar seluruh kebijakan internal benar-benar dijalankan secara konsisten.
“Kita harus membuat program dan perlu penyempurnaan AD/ART beserta dengan sanksinya. Peraturan organisasi dan petunjuk pelaksanaan bukan hanya formalitas, tapi harus dilaksanakan,” tegasnya.
Penyempurnaan AD/ART juga diharapkan dapat memperkuat sistem kaderisasi Pemuda Pancasila, termasuk dalam menghadapi tantangan zaman di era digital dan demokrasi terbuka.
Mubes XI Pemuda Pancasila dihadiri 1.500 kader pengurus dari seluruh Indonesia, terdiri atas unsur Majelis Pimpinan Nasional (MPN), Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) dari 36 provinsi, serta Majelis Pimpinan Cabang (MPC) dari 415 kabupaten/kota.
Ribuan kader lainnya juga turut hadir memeriahkan suasana di sekitar lokasi Mubes, yang berlangsung dalam suasana penuh semangat dan solidaritas.
Sebagai ormas yang telah berdiri sejak 1959, Pemuda Pancasila terus berupaya menjaga relevansi peranannya di tengah dinamika bangsa, sesuai dengan semangat ideologi Pancasila yang menjadi dasar pendiriannya.
Pemuda Pancasila lahir pada 28 Oktober 1959 atas prakarsa sejumlah petinggi Angkatan Darat (TNI AD), sebagai sayap perjuangan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Tujuan utamanya saat itu adalah melindungi ideologi negara dari ancaman kelompok-kelompok yang ingin menggantinya.
Seiring waktu, PP berevolusi menjadi organisasi sosial kemasyarakatan yang aktif dalam berbagai kegiatan kebangsaan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.
HARDIN | WONG
Comments are closed.