BERITAKALTIM.CO – Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Gratis Pemerintah Kaltim untuk Semua (Gratispol) kembali menunjukkan progres signifikan menjelang akhir tahun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa jumlah peserta BPJS Kesehatan yang kini ditanggung melalui skema Gratispol melonjak jauh dibanding awal tahun.
Pada Februari lalu, jumlah peserta yang dibiayai Gratispol berada di kisaran 5.000 orang. Kini, per November 2025, angka itu telah melambung menjadi 141.000 peserta.
“Sekarang sudah ada 141 ribu yang dibiayai Gratispol. Mudah-mudahan meningkat lagi, karena target kita sebelumnya dalam satu tahun itu 476 ribu jiwa,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. Jaya Mualimin, saat ditemui, Rabu (19/11/2025).
Namun Jaya menjelaskan bahwa target tersebut baru dapat dikejar mulai Januari mendatang karena masih banyak data kepesertaan BPJS yang harus disinkronkan, terutama dari penduduk yang belum terdaftar.
Dari sisi anggaran, Pemprov Kaltim menyiapkan Rp231 miliar khusus untuk pembayaran premi BPJS kelas 3 yang dialokasikan melalui program Gratispol. Meski begitu, serapannya masih jauh di bawah total pagu.
“Total anggarannya 231 miliar. Dan yang terserap baru sekitar 85 miliar,” ujar Jaya.
Ia menjelaskan bahwa tidak semua segmen kepesertaan dapat ditanggung Gratispol. Sejumlah kategori memang harus mengikuti aturan pembiayaan BPJS yang berlaku nasional.
“Ini khusus kelas 3 ya. Ada beberapa segmen yang memang tidak bisa kita bayarkan. Misalnya karyawan, itu harus dibayarin perusahaan, namanya PBPU penerima upah,” tuturnya.
Kategori penerima Gratispol, lanjut Jaya, diprioritaskan untuk kelompok mandiri kelas 3 yang kurang mampu, masyarakat berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga warga yang terdampak pemutusan hubungan kerja.
“Kalau misalnya ada pegawai atau perusahaan lain yang terkena PHK, itu bisa kita bantu masuk Gratispol. Yang penting memenuhi kriteria miskin atau rentan.”jelasnya.
Sementara untuk ASN, kata Jaya, tidak bisa dialihkan dalam pembiayaan Gratispol karena sudah dibayarkan negara.
“Seperti saya, pegawai negeri, kan sudah dibayar negara. Tidak boleh kita pindah ke Gratispol.”ujarnya.
Jaya menekankan pentingnya masyarakat proaktif mengecek status kepesertaannya di BPJS Kesehatan karena banyak warga yang ternyata belum terdaftar, meski masuk kategori yang bisa dibiayai Gratispol.
“Kami harap masyarakat segera cek. Kalau belum terdaftar, bisa kita bantu lewat Gratispol, selama masuk kategori yang diperbolehkan. Kita ingin seluruh warga mendapatkan jaminan kesehatan,” ucapnya.
Selain soal BPJS, Pemprov Kaltim juga menggenjot program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Go to School salah satu sub-program kesehatan Gratispol yang menyasar pelajar usia sekolah melalui pemeriksaan kesehatan dasar dan penapisan penyakit bawaan.
Jaya menyebut cakupan program ini sudah merata di seluruh sekolah di Kaltim.
“Seluruh sekolah sudah kita cover. Dari SD, MTS, madrasah, sampai SMA. Semua sudah dapat pemeriksaan,” jelasnya.
Program ini tidak hanya mengambil sampel darah untuk memeriksa kadar hemoglobin, tapi juga melibatkan serangkaian checklist kesehatan, terutama untuk mendeteksi gejala awal kelainan darah seperti hemofilia.
“Ada checklist-nya. Apakah orang tua punya riwayat kelainan darah, apakah siswa sering mimisan, atau mudah lebam. Semua kita data. Pemeriksaan juga lengkap—mulai tensi, nadi, pemeriksaan jantung, sampai lingkar lengan kiri untuk remaja,” katanya.
Pelaksana di lapangan mengandalkan jaringan Puskesmas di setiap wilayah, yang setiap hari melakukan kunjungan ke sekolah. Beberapa sekolah juga melibatkan guru yang sudah dilatih untuk melakukan screening awal.
“Puskesmas keliling setiap hari. Ada juga guru yang kita latih untuk melakukan checklist sebelum tim kesehatan datang,” pungkasnya.
YANI | WONG | ADV Diskominfo Kaltim
Comments are closed.