BERITAKALTIM.CO-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa dirinya mendapat waktu enam bulan untuk menyelesaikan desain ulang skema penyaluran subsidi nasional agar lebih tepat sasaran. Hal itu disampaikan saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.
“Kami re-design subsidinya supaya lebih tepat sasaran, karena sekarang setelah kami lihat ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, masyarakat di kelompok desil 8, 9, dan 10, yang secara ekonomi tergolong mampu, masih banyak menerima subsidi. Pemerintah berencana mengurangi porsi penerima subsidi dari kelompok tersebut secara signifikan, lalu mengalihkannya ke kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih rendah, yakni desil 1 hingga 4.
Koordinasi dengan Danantara untuk Skema Subsidi Baru
Dalam proses perancangan ulang, Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Desain baru tersebut diharapkan mampu memastikan subsidi tersalurkan tepat sasaran dan memberi dampak fiskal yang lebih efisien.
Purbaya menyebut kedua pihak sepakat merampungkan desain lengkap strategi subsidi dalam jangka waktu dua tahun. “Itu perlu desain macam-macam, karena melibatkan juga BUMN dari Danantara,” ujarnya.
Danantara: Penyaluran Subsidi Akan Lebih Efisien
CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, mengatakan pihaknya bersama Kemenkeu tengah menyempurnakan mekanisme subsidi dan kompensasi agar lebih adil dan akuntabel bagi masyarakat.
Ia memberi contoh sektor pupuk, di mana sistem kompensasi yang sebelumnya berbasis cost plus kini disesuaikan dengan harga pasar sehingga mendorong efisiensi.
“Kalau dulu tidak efisien saja tetap mendapat kompensasi, sekarang kita sesuaikan dengan market,” kata Rosan seusai Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR.
Rosan memastikan reformasi subsidi tersebut tetap menjamin hak-hak masyarakat tidak berkurang. Ia juga menegaskan bahwa kerja sama Danantara dengan Kementerian Keuangan berjalan sangat baik, termasuk dalam hal pembayaran kompensasi untuk BUMN yang menjalankan program Public Service Obligation (PSO).
“Pembayaran kompensasi dan subsidi dilakukan sangat baik dan sangat membantu BUMN-BUMN yang memberikan layanan PSO,” ujarnya.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.