BERITAKALTIM.CO — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan menerapkan kesetaraan perlakuan atau equal treatment kepada seluruh pelaku usaha dalam pengelolaan sektor hulu minyak dan gas bumi (migas).
Hal itu disampaikan Bahlil dalam sambutannya pada Inaugurasi Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 di Tangerang, Banten, Rabu (20/5).
Menurut Bahlil, sektor energi, khususnya hulu migas, menjadi salah satu pilar penting dalam menghadapi ancaman krisis energi global di tengah kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia yang tidak menentu. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan swasta dinilai menjadi kunci ketahanan energi nasional.
“Saya akan sampaikan equal treatment. Bagi negara, berpihak kepada BUMN itu penting, tapi jauh lebih penting adalah memikirkan semua kepentingan negara. KKKS yang lain juga mempunyai kontribusi yang sama terhadap pembangunan bangsa dan negara,” ujar Bahlil.
Bahlil juga meminta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mempercepat proses perizinan usaha agar investasi di sektor migas dapat berjalan lebih optimal.
“Kita harus bersama-sama bergandengan tangan untuk menyelesaikan ini. Saya minta kepada SKK Migas berbagai upaya yang kami lakukan untuk melakukan reform, berbagai regulasi untuk melakukan percepatan, tapi kalau masih ada yang lambat, tolong disampaikan,” tegasnya.
Selain itu, Bahlil mendorong keterlibatan pengusaha daerah dalam proyek migas agar memiliki kesempatan menjadi kontraktor di wilayahnya masing-masing selama memenuhi standar profesional.
Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) segera menyerahkan Participating Interest (PI) kepada pemerintah daerah sesuai aturan yang berlaku. Permintaan itu disebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
“Saya umumkan, atas perintah Bapak Presiden, bagi KKKS yang sudah menjalankan usahanya dengan baik, yang belum menyerahkan PI-nya kepada daerah, tolong segera,” kata Bahlil.
Bahlil turut memastikan pada 2026 tidak akan ada pemotongan kuota ekspor, khususnya untuk komoditas gas. Seluruh usulan kuota ekspor disebut telah disetujui pemerintah hingga akhir tahun.
“2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market ataupun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran lagi,” ujarnya.
Pada acara tersebut, Bahlil juga menyaksikan penandatanganan delapan Kontrak Kerja Sama Wilayah Kerja (WK) Migas hasil lelang 2025 yang meliputi WK Gagah, Bintuni, Karunia, Drawa, Jalu, Southwest Andaman, Barong, dan Nawasena.
Selain itu, pemerintah mengumumkan terdapat 118 area potensial blok migas baru yang terdiri atas 25 area telah ditandatangani, 43 area dalam studi bersama, dan 50 area lainnya berpotensi ditawarkan untuk studi maupun akuisisi data baru.
WONG
Comments are closed.