BERITAKALTIM.CO – Jenderal Lapangan (Jenlap) Aliansi Masyarakat Kalimantan Timur, Fathur, mengaku sempat ditawari uang sebesar Rp50 juta agar mundur dari posisinya sebagai koordinator lapangan dalam aksi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Mei 2026.
Pengakuan ini disampaikan oleh Fathur sebagai bentuk keterbukaan atas dinamika yang terjadi menjelang aksi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Fathur menegaskan, gerakan yang dibangun bersama masyarakat itu murni lahir dari keresahan publik dan bertujuan menyampaikan langsung aspirasi rakyat kepada Gubernur Kalimantan Timur.
Menurutnya, upaya untuk membungkam dirinya maupun rekan-rekan yang terlibat dalam aksi justru menimbulkan pertanyaan besar terkait ruang demokrasi di daerah.
“Kalau saya dibungkam kemudian teman-teman juga dibungkam, terus siapa yang menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujar Fathur pada saat di wawancarai setelah konsolidasi pada, Selasa malam (19/5/2026)
Ia menilai, kondisi demokrasi di Kalimantan Timur saat ini tidak sedang dalam keadaan baik. Menurutnya, adanya dugaan upaya membungkam gerakan kritik merupakan sinyal bahwa suara kritis masyarakat mulai dianggap sebagai ancaman.
Fathur menegaskan bahwa aksi yang digelar bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, melainkan sebagai bentuk perjuangan menyuarakan aspirasi publik.
“Gerakan ini lahir murni dari masyarakat, bukan untuk diperjualbelikan,” tegasnya.
Ia memastikan bahwa Aliansi Masyarakat Kaltim tetap berkomitmen melanjutkan aksi sesuai agenda yang telah direncanakan, dengan membawa tuntutan dan aspirasi yang disebut sebagai suara rakyat Kalimantan Timur.
SANDI | WONG
Comments are closed.