BERITAKALTIM.CO – Ratusan masa aksi protes terhadap jalannya roda Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur kembali memanas. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APMK) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur, Kamis (21/5/2026).
Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari gerakan yang dilakukan sebulan lalu, sekaligus sebagai bentuk tekanan politik untuk mengawal komitmen DPRD Kaltim agar segera membentuk tim khusus dan menggulirkan Hak Angket terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Massa aksi menilai, dalam setahun terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, berbagai kebijakan Pemprov memunculkan polemik dan dinilai berpotensi menabrak prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah menguatnya persepsi dinasti politik di Benua Etam. APMK menyoroti hubungan kekeluargaan yang dinilai berada dalam lingkar kekuasaan strategis daerah.
Koordinator Lapangan Aksi, Erly Sopiansyah, mengatakan publik saat ini semakin kritis dalam melihat fenomena konsentrasi kekuasaan yang melibatkan hubungan keluarga dalam struktur pemerintahan.
“Publik menyoroti fenomena konsentrasi kekuasaan yang dinilai berpotensi mengurangi objektivitas kebijakan publik serta membuka ruang konflik kepentingan,” ujar Erly di sela-sela aksi.
Menurutnya, tuntutan yang disampaikan massa harus direspons secara serius demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil tetap mengedepankan kepentingan masyarakat luas, bukan golongan atau keluarga,” tegasnya.
Dalam aksi ini, APMK juga membeberkan empat poin yang mereka sebut sebagai “rapor merah” terhadap jalannya pemerintahan Pemprov Kaltim selama setahun terakhir.
Pertama, terkait sistem merit dan profesionalitas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak berjalan objektif dan berpotensi merusak merit system.
Kedua, soal efisiensi APBD yang menurut mereka masih ditemukan indikasi pemborosan anggaran daerah yang tidak tepat sasaran.
Ketiga, terkait ancaman terhadap Program Strategis Nasional (PSN), khususnya kebijakan di sektor pendidikan yang dinilai dapat mengganggu stabilitas program prioritas pemerintah pusat.
Keempat, dugaan potensi nepotisme akibat konsentrasi kekuasaan pada lingkar tertentu yang dinilai memicu persepsi negatif di tengah masyarakat.
APMK menilai, sebagai daerah strategis yang menjadi penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur semestinya menjadi contoh pemerintahan yang modern, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.
Usai menyampaikan aspirasi di depan Kantor Kejati Kaltim, massa aksi dijadwalkan melanjutkan pergerakan menuju Kantor Gubernur Kaltim untuk menggelar aksi unjuk rasa lanjutan dengan tuntutan yang sama.
Aksi tersebut diperkirakan menjadi salah satu tekanan politik terbaru terhadap Pemprov Kaltim, di tengah menguatnya desakan publik agar DPRD segera mengambil langkah konkret melalui mekanisme Hak Angket.
SANDI | WONG
Comments are closed.