BERITAKALTIM.CO-Tata kelola pembangunan Kota Balikpapan kembali menjadi perhatian daerah lain. Kali ini, Pemerintah Kota Parepare, Sulawesi Selatan, melakukan studi tiru ke Pemkot Balikpapan untuk mempelajari pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), retribusi parkir, hingga penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo, menyambut langsung kunjungan tersebut dan memaparkan sejumlah praktik kebijakan yang dinilai berhasil diterapkan di Balikpapan.
Menurut Bagus, pengembangan UMKM di Balikpapan telah berjalan secara terstruktur di bawah Dinas Koperasi, UMKM, dan Perindustrian. Pemerintah kota membina berbagai sentra industri, mulai dari industri tahu-tempe hingga usaha kecil lainnya yang berbasis kerakyatan.
“UMKM kita tidak dilepas begitu saja. Ada pembinaan berkelanjutan, mulai dari proses produksi, peningkatan kualitas, sampai pemasaran,” ujarnya, saat memberikan pemaparan kunjungan Pemkot Parepare, di Auditorium Balai Kota pada hari Jumat, 23 Januari 2026.
Tak hanya itu, Pemkot Balikpapan juga mengalokasikan anggaran khusus untuk pelatihan dan pendampingan pelaku usaha. Kemudahan akses permodalan turut diperkuat melalui kerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan bank daerah, termasuk pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Ini sebenarnya bukan konsep baru. Tinggal bagaimana dievaluasi dan dijalankan secara efektif,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pengelolaan BUMD Balikpapan juga menarik perhatian Pemkot Parepare, terutama dalam perannya menekan inflasi daerah.
Bagus menjelaskan, Balikpapan secara rutin menggelar rapat high level meeting pengendalian inflasi yang difasilitasi Bank Indonesia, serta menjalin kerja sama dengan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Paser sebagai daerah produsen pangan.
Selain itu, Pemkot Balikpapan secara konsisten menggelar pasar murah hingga 13 kali dalam setahun. Peran BUMD dalam hal ini Perumda Manuntung Sukses dengan aneka usaha juga dioptimalkan melalui kios pengendali harga yang menjual kebutuhan pokok sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). “Kalau harga di pasar naik, di kios pengendali tetap sesuai HET. Ini yang efektif menahan gejolak harga,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, Pemkot Parepare bahkan sempat menanyakan peluang kerja sama penyediaan gudang logistik, mengingat Parepare merupakan kota pelabuhan namun bukan daerah penghasil beras. Selama ini, pasokan pangan mereka bergantung pada daerah lain seperti Pangkep dan Pinrang sebelum dikirim ke Balikpapan.
Bagus menilai opsi penyewaan gudang bisa menjadi solusi realistis agar investasi dan biaya pemeliharaan tidak terlalu besar, sekaligus menyesuaikan suplai dari Sulawesi Selatan.
Ia juga menyinggung pemanfaatan jalur pelayaran Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang selama ini menjadi jalur strategis distribusi logistik Balikpapan. Pengalaman menghadapi gejolak harga akibat cuaca ekstrem beberapa tahun lalu menjadi pelajaran penting dalam diversifikasi pasokan, termasuk memaksimalkan peran daerah penyangga seperti PPU dan Paser.
Selain sektor pangan, sistem retribusi parkir Balikpapan turut menjadi perhatian. Pemkot terus melakukan kajian agar parkir tepi jalan di sejumlah ruas utama seperti MT Haryono dan Sudirman dapat dikelola lebih tertib, termasuk di kawasan pasar, dengan penerapan sistem pembayaran non-tunai sebagai potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bagus menegaskan, berbagai penghargaan yang diraih Balikpapan bukan untuk berpuas diri, melainkan menjadi motivasi agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus solid menjalankan visi dan misi pemerintah kota.
“Kalau OPD kompak, program dijalankan sesuai arah, dan saling mengawasi, kota bisa bergerak lebih baik,” ucapnya.
Ia juga mengungkapkan keberhasilan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menekan tingkat kebocoran air dari 31 persen menjadi 24 persen. Capaian ini dinilai signifikan, mengingat tidak banyak PDAM di Indonesia yang mampu mencatatkan kinerja keuangan positif. “Ini bukan angka kecil. Saya apresiasi kerja keras teman-teman di PTMB,” tutup Bagus.
Kunjungan studi tiru tersebut menegaskan posisi Balikpapan sebagai salah satu kota rujukan dalam tata kelola pemerintahan, pengendalian inflasi, dan penguatan ekonomi daerah berbasis kolaborasi lintas sektor.
Studi tiru dipimpin Wali Kota Parepare, Tasming Hamid dan Wakil Wali Kota Parepare, Hermanto bersama istri serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Kepala OPD.
NIKEN | WONG
Comments are closed.