BERITAKALTIM.CO-Apa yang ada di benak publik mengenai Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto?
Sebagian mungkin berpikir Prabowo adalah presiden yang antikritik, memutuskan segalanya sendiri, serta tidak membuka ruang dialog dengan akademisi maupun para ahli. Ada pula yang menilai sejumlah kebijakan terkesan reaktif—muncul persoalan, viral, lalu direvisi.
Benarkah demikian?
Di panggung depan, kesan tersebut mungkin terlihat. Media jarang memotret bagaimana Presiden Prabowo berdialog dengan akademisi, tokoh agama, atau para mantan pejabat dalam membahas isu strategis bangsa. Padahal, di balik layar, diskusi dan pertimbangan itu disebut tetap berlangsung.
Misalnya, setelah menyetujui keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace, Presiden Prabowo dikabarkan mengundang tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan ke Istana, termasuk berdiskusi dengan para mantan Menteri Luar Negeri untuk memperoleh masukan terkait kebijakan luar negeri.
Namun aktivitas tersebut tidak selalu terekspos. Publik kemudian membangun persepsi bahwa Presiden menutup ruang kritik karena proses dialognya tidak banyak dipublikasikan.
Dramaturgi Kepemimpinan
Dalam konstruksi Teori Dramaturgi dari Erving Goffman, terdapat konsep panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan adalah ruang di mana seorang aktor menampilkan citra tertentu kepada publik. Panggung belakang adalah ruang persiapan, negosiasi, dan diskusi yang tidak selalu diperlihatkan.
Seorang presiden, sebagai pucuk tertinggi kekuasaan politik, dituntut tampil stabil, tegas, dan cepat mengambil keputusan—terutama dalam kebijakan yang berdampak pada jutaan rakyat. Di panggung depan, ketegasan menjadi simbol kepastian.
Jika setiap keputusan diperlihatkan melalui proses dialog panjang di ruang publik, ada kekhawatiran citra kepemimpinan menjadi tampak gamang di mata internasional. Dalam konteks geopolitik, persepsi ketidaktegasan bisa berdampak pada posisi tawar Indonesia sebagai mitra strategis.
Namun, panggung belakang tetap menjadi ruang penting. Di sanalah proses diskusi, pencarian second opinion, serta pertimbangan teknokratis berlangsung. Presiden, diberitakan atau tidak, disebut aktif berdialog dengan para ahli dan tokoh masyarakat.
Identitas Militer dan Transformasi Peran
Latar belakang Prabowo sebagai mantan Komandan Kopassus di TNI Angkatan Darat turut membentuk gaya komunikasinya. Pola komando dan instruksi yang tegas masih terasa dalam konferensi pers maupun rapat kabinet.
Di mata sebagian publik, gaya tersebut bisa dipersepsikan otoriter. Namun identitas militer itu kini berada dalam konteks berbeda.
Dalam perspektif Transformasi Identitas dari Anselm Strauss, terdapat konsep turning point—momen perubahan posisi sosial yang mendorong seseorang menegosiasikan identitasnya. Kemenangan dalam Pilpres 2024 menjadi titik balik tersebut. Prabowo tidak lagi memimpin pasukan, melainkan memimpin lebih dari 280 juta rakyat Indonesia.
Perubahan posisi ini menuntut negosiasi identitas: dari komandan militer menjadi kepala pemerintahan sipil. Diskusi dengan ekonom, tokoh buruh, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian dari proses adaptasi tersebut.
Stabilitas dan Persepsi Publik
Dari sudut pandang citra politik, memang terdapat risiko jika diskusi-diskusi tersebut tidak dipublikasikan. Namun ada pertimbangan strategis lain: menjaga citra stabilitas di mata dunia.
Ketegasan di ruang publik bisa dilihat sebagai bagian dari desain komunikasi politik untuk menjaga wibawa negara. Sementara dialog di balik layar menjadi ruang kompromi kebijakan.
Gaya kepemimpinan Presiden Prabowo tidak dapat dibaca secara hitam-putih hanya dari apa yang tampak di permukaan. Dalam perspektif dramaturgi Goffman dan transformasi identitas Strauss, perbedaan antara panggung depan dan panggung belakang bukanlah bentuk penolakan terhadap dialog, melainkan strategi dalam mengelola peran dan audiens.
Publik mungkin tidak pernah sepenuhnya mengetahui apa yang terjadi di panggung belakang kepemimpinan. Namun harapannya, keseimbangan antara ketegasan di ruang publik dan keterbukaan dalam diskusi internal tetap terjaga demi stabilitas pemerintahan dan kualitas kebijakan.
*) Dr Ramadhan Pohan MIS, Pengajar Komunikasi Politik, Anggota Dewan Pengawas Antara.
ANTARA|Wong|Ar
Comments are closed.