BERITAKALTIM.CO – Gelombang disinformasi di Indonesia dinilai tidak lagi sekadar persoalan konten palsu di media sosial, melainkan telah menjadi masalah sistemik yang berkaitan dengan literasi digital, model bisnis platform digital, serta regulasi yang belum memadai. Kehadiran kecerdasan artifisial (AI) disebut semakin mempercepat sekaligus memperumit penyebaran informasi di ruang publik.
Hal tersebut mengemuka dalam diskusi bertema Navigating AI in Newsrooms: Research Insights and Media Business Sustainability yang digelar di Hotel Morrissey, Jakarta.
Ketua DigiBroadcast/Digital Media and Broadcasting MASTEL, Neil R. Tobing, mengatakan pihaknya bersama BBC tengah menyusun policy brief dan roadmap penanganan disinformasi untuk memperkuat ketahanan informasi nasional.
Menurutnya, terdapat tiga karakter utama ekosistem disinformasi di Indonesia. Pertama, rendahnya literasi digital masyarakat di tengah penetrasi pengguna media sosial yang mencapai sekitar 160 juta orang. Kedua, tingginya ketergantungan pada platform digital berbasis trafik dan engagement yang mempercepat penyebaran konten emosional. Ketiga, regulasi yang masih bersifat reaktif dan penanganan kasus per kasus.
Neil menilai ketika ketiga faktor tersebut bertemu dengan teknologi AI, penyebaran disinformasi berpotensi menjadi lebih cepat dan terkoordinasi sehingga menimbulkan risiko sistemik terhadap stabilitas informasi publik.
Sementara itu, Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana, menyoroti tantangan berbeda di Indonesia Timur. Ia menyebut persoalan disinformasi di kawasan tersebut berkaitan erat dengan kondisi sosial, politik, dan demokrasi yang memiliki karakteristik tersendiri.
Menurut Upi, disinformasi dapat menjadi momentum untuk membangun kesadaran kolektif dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan literasi informasi. Sejak Maret 2025, jejaring media di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Gorontalo telah melakukan kolaborasi bersama perguruan tinggi guna meningkatkan literasi teknologi berbasis AI.
Dari perspektif gender, Pemimpin Redaksi Konde.co, Luviana Ariyanti, menyoroti ketimpangan produksi data dan teknologi yang disebutnya sebagai bentuk “kolonisasi data”. Ia menilai diskursus teknologi kerap mengabaikan dampak terhadap kelompok rentan, termasuk meningkatnya kekerasan berbasis gender secara daring.
Dalam kesempatan yang sama, Country Director Indonesia dan Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menegaskan pendekatan berbasis riset dan dialog lintas sektor diperlukan untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat melalui proyek Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE).
Forum tersebut mempertemukan praktisi media, regulator, dan pelaku industri teknologi guna mendorong kolaborasi menghadapi tantangan transformasi digital serta menjaga keberlanjutan media di era AI.
WONG
Comments are closed.