BERITAKALTIM.CO – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud memberi klarifikasi terkait aksi massa yang berlangsung pada 21 April 2026 di depan Kantor Gubernur Kaltim dalam acara konferensi pers yang berlangsung di Hotel atlet Kota Samarinda pada (23/4/2026).
Ia menegaskan bahwa pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) bukan tidak ingin menemui massa aksi, melainkan mempertimbangkan sejumlah faktor teknis dan keamanan di lapangan.
”Saya sudah sampaikan untuk diskusi, tapi massa aksi meminta saya untuk keluar,” katanya.
Menurutnya, Pemprov sebenarnya membuka ruang untuk dialog sebagai bentuk komunikasi yang konstruktif antara pemerintah dan masyarakat.
Namun, upaya ini tidak mencapai titik temu lantaran massa aksi menginginkan gubernur untuk langsung turun dan duduk bersama di tengah kerumunan.
“Kami tidak menutup diri untuk berdiskusi. Justru kami meminta agar dialog dilakukan secara baik dan terarah. Tapi ada perbedaan keinginan terkait mekanisme pertemuan,” ujarnya.
Gubernur juga menjelaskan bahwa waktu pada sore hari saat aksi berlangsung cukup terbatas kondisi pada ini dinilai tidak memungkinkan untuk menggelar pertemuan terbuka secara maksimal, mengingat agenda pemerintahan yang padat serta situasi yang terus berkembang di lapangan.
Selain itu, aspek keamanan menjadi perhatian serius. Ia mengungkapkan adanya kekhawatiran terhadap potensi gangguan, seperti aksi lemparan yang dapat membahayakan keselamatan semua pihak, baik dari unsur pemerintah maupun massa aksi itu sendiri.
“Keamanan menjadi prioritas. Kami harus memastikan semua pihak dalam kondisi aman. Ada kekhawatiran terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Dari sisi protokoler, gubernur menegaskan bahwa setiap agenda resmi kepala daerah memiliki aturan yang harus dipatuhi, termasuk dalam hal pertemuan dengan massa dalam jumlah besar. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban serta kelancaran jalannya pemerintahan.
Kendati demikian, Pemprov Kaltim tetap membuka pintu dialog dengan perwakilan massa aksi melalui mekanisme yang lebih kondusif dan terstruktur. Pemerintah berharap aspirasi yang disampaikan dapat dibahas secara komprehensif tanpa menimbulkan risiko di lapangan.
Aksi pada 21 April tersebut diketahui diikuti oleh ratusan hingga ribuan massa yang menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.
SANDI | WONG
Comments are closed.