SAMARINDA, beritakaltim.co- Politik uang dan kecurangan pemilu langsung masih menjadi perbincangan hangat berbagai kalangan. Termasuk kalangan politisi sendiri yang merasakan Pemilu 17 April 2019 perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ihwan Datu Adam, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kaltim setuju jika pada Pemilu mendatang ada perubahan.
“Tapi ini sikap pribadi saya saja. Tentunya perlu diusulkan dulu ke partai dan nanti bagaimana sikap partai untuk dibawa ke parlemen,” ujar Ihwan Datu Adam kepada beritakaltim.co, Sabtu (20/4/2019).
Masalah paling umum diucapkan berbagai kalangan adalah banyaknya kertas suara yang harus dipilih. Seperti diketahui pada Pemilu 2019 masyarakat mendapat 5 kertas suara pilihan, yakni Presiden dan Wakil Presiden, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Ini berbeda dengan Pemilu sebelumnya, yang dipisahkan antara Pilpres dan Pileg.
Akibatnya adalah terlalu lama pemilih berada di kotak pemilihan hingga kesalahan memasukkan kertas suara sesuai warnanya. Begitu pula pihak Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang memakan waktu cukup lama. Berita-berita ditelevisi menyebutkan, perhitungan surat suara yang telah tercoblos hingga pagi hari, hingga membuat panitia di TPS kelelahan. Ada puluhan petugas dikabarkan meninggal dunia karena diduga akibat kelelahan.
Ihwan Datu Adam menyoroti sistim pemilihan langsung disemua tingkatan. Misalnya, dia cukup terkejut ketika banyak caleg yang tidak kelihatan bersosialisasi tapi dalam pemilihan memperoleh suara banyak. “Saya melihat pemilihan langsung ini ada negatifnya, membuat sebagian masyarakat jadi pragmatis. Masyarakat seolah sudah terbiasa minta uang dan caleg juga sudah lumrah jual-beli suara,” ujar anggota Komisi VII DPR RI ini.
Ihwan Datu Adam menjabarkan, saat ini di masyarakat kita sudah terbiasa dengan sistim pemilihan langsung. Disemua tingkatan, mulai pemilihan ketua RT, pemilihan Kades, Bupati/Walikota, Gubernur, DPRD, DPD dan DPR RI hingga Presiden.
“Usulan saya nanti ke partai Demokrat, ke depan itu DPR saja yang dipilih langsung oleh rakyat. Untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur sebaiknya dipilih DPRD. Sedangkan Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR,” ucap Ihwan Datu Adam.
Menurutnya, pemilihan eksekutif oleh MPR dan DPRD tidak memakan biaya terlalu tinggi seperti pada pemilihan langsung. Efek lainnya, tidak membuat orang yang punya uang saja bisa jadi pemimpin.
“Coba lihat nanti yang terpilih dalam pemilihan langsung ini, yang punya uang saja tapi pengalaman minim,” kata Ihwan yang juga ikut sebagai Caleg DPR RI Dapil Kaltim dari Partai Demokrat.
Soal kecurangan pada Pemilu juga disoroti Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. Dia mengingatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) agar bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Menurutnya, di tangan PPS muara pertumbuhan demokrasi Indonesia dipertaruhkan.
Bambang menjelaskan, salah satu modus kecurangan yang kerap terjadi adalah antarcaleg internal partai itu sendiri. Semisal, pencurian melalui persengkokolan pengurangan pencatatan di C1 sebelum dikirim ke kecamatan atau PPK.
“Begitu seterusnya di tiap-tiap TPS. Ini biasa disebut kecurangan melalui pencurian suara sesama caleg satu partai. Praktik ini biasanya dilakukan dengan melakukan persengkokolan dengan petugas PPS di TPS-TPS yang sudah dikondisikan,” kata Bamsoet.
Modus lainnya juga dilakukan dengan penggelembungan suara atas nama caleg agar memperoleh suara tertinggi di partainya dengan menggeser suara partai ke perolehan atas nama caleg. Menurutnya praktik kecurangan ini kerap luput dari pengamatan caleg satu partai lainnya yang sebenarnya sangat dirugikan.
“Modus ini pun tidak mungkin bisa dilakukan tanpa kerja sama atau terjadinya persengkokolan dengan petugas PPS dan saksi partai yang telah dikondisikan oleh oknum caleg tersebut,” tambah Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan tingginya partisipasi politik warga dalam memberikan hak suaranya yang mencapai 80 persen, harus dijaga oleh KPU. Penegak hukum atau polisi juga diminta tegas untuk menjerat oknum PPS dan oknum caleg yang curang itu dengan pasal pidana pemilu.
“Kekuatan demokrasi Indonesia terletak pada partisipasi politik warga yang tinggi, netralitas TNI, Polri dan profesionalitas KPU, serta partai politik yang terus menunjukan peningkatan fairness nya dalam menjalankan pemilihan umum yang jujur,” tutur politikus Partai Golkar itu. #le
Comments are closed.