BERITAKALTIM.CO- Konflik eksekutif versus legislatif terbongkar saat sejumlah anggota DPRD Kabupaten PPU (Penajam Paser Utara) mengunjungi DPRD Kota Samarinda. Para anggota DPRD PPU menyampaikannya dengan maksud belajar ‘problem solving’, mencari jalan keluar dan solusi atas konflik mereka.
Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda Samri Syaputra, menyampaikan pendapatnya. Karena eksekutif dan legislatif sama-sama penyelenggara negara, ibarat dalam rumah tangga itu suami dan istri.
Samri Saputra melihat perseteruan legislatif dan eksekutif PPU terjadi diduga karena adanya kesalahpahaman dan egois sentris kedua lembaga pemerintahan itu. Atau bisa juga cara pandang yang berbeda dalam menyimpulkan sebuah aturan. Hal inilah yang memicu munculnya ketidakharmonisan dan berjalan sendiri-sendiri.
Kasus PPU, bupatinya yang secara tiba-tiba menerbitkan Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dan penggunaan anggaran tanpa persetujuan DPRD dinilai ada sesuatu yang keliru. Sebab tidak lazim terjadi, apalagi anggaran APBD 2021 sudah ditetapkan.
“Berarti ada yang tidak beres dan kesepahaman antara pemerintah dan DPRD sehinga mengambil langkah sendiri sendiri,” ujarnya.
Situasi ini akan merugikan masyarakat bahkan bisa dikatakan mengorbankan masyarakat sebab pembangunan akan terkendala jika keduanya tidak tetap tidak harmonis dalam melakukan pembangunan daerah.
Jadi saya selaku anggota DPRD, meski berbeda wilayah dan karakter tetapi kita berharap kondisi ini bisa diakhiri, sebab bagi saya preseden ini sangat buruk di mata masyarakat yang sudah mengamanahkan tugas, baik terhadap DPRD, maupun pemerintah Daerah.
“Kalau saya saran, lakukan langkah politik, buat islah dan mulai bersatu membangun rakyat dan pembangunan yang kian berjalan waktunya dari tahun ketahun,” kata Samri Syaputra. #
Wartawan: M. Sakir
Comments are closed.