BERITAKALTIM.CO- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan, Presiden Joko Widodo dijadwalkan pada 26 Januari 2022 mengumumkan siapa yang menjadi Kepala Otorita IKN (Ibu Kota Negara).
“Bapak Ahok satu nama yang disebut Presiden Jokowi (menjadi Kepala Otorita IKN),” kata Ngabalin saat berkunjung ke Batam mendampingi Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin, 24 Januari 2022.
Ahok alias Basuki Tjahaja Purnama adalah Komisaris Utama PT Pertamina. Dia sejak lama sudah digadang-gadang akan menjadi Kepala Otorita IKN atau Ibu Kota Negara, bersama empat nama lain yang masuk dalam kandidat kepala otorita.
“Yang jelas empat nama lainnya adalah punya pengalaman arsitek dan ada juga yang kepala daerah terbaik,” kata Ngabalin.
Empat nama kandidat itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok; mantan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas; mantan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro; dan mantan Direktur Utama PT Wijaya Karya, Tumiyana.
Menurut Ngabalin, ibu kota negara atau ibu kota baru adalah kebijakan baru di Indonesia untuk membangun peradaban 100-300 tahun ke depan.
“IKN adalah bicara generasi Indonesia ke depan, semoga pembangunan ini berjalan lancar,” tutur Ngabalin.
Sebelumnya Presiden Jokowi terus mendorong proses pembangunan ibu kota negara setelah terhenti akibat pandemi Covid-19. Selain sudah ada UU Ibu Kota Negara, pemerintah juga sudah memilih nama ibu kota ini dengan sebutan Nusantara. Dalam waktu dua bulan sejak UU IKN disahkan, presiden akan menunjuk Kepala Otorita IKN.
Sementara Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Wandy Tuturoong menyebutkan, Presiden Jokowi masih memiliki waktu paling lambat dua bulan, untuk menunjuk Kepala Otorita IKN.
“Kami masih punya dua bulan kurang sejak UU IKN itu ditetapkan. Nah, dalam kurun waktu itu, nama-nama baru bisa dimunculkan ke publik, sehingga presiden banyak pilihan untuk itu,” kata Wandy dalam keterangannya, Jumat, 21 Januari 2022.
Menurut Wandy, kepala daerah dengan latar belakang arsitek adalah yang dibutuhkan saat ini. “Kita harus melihatnya itu sebagai kriteria yang ideal. Karena tantangan untuk memindahkan dan membangun ibu kota negara relevan dengan itu,” ujar Wandy.
Ia meminta semua pihak menghargai bahwa pemilihan Kepala Otorita di IKN merupakan hak perogratif Presiden. “Mari kita serahkan pada Presiden,” ujar pria yang akrab disapa Binyo itu. #
Wartawan: wong
Comments are closed.