BERITAKALTIM.CO- Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Vaksinasi Covid-19 perdana di Halaman Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (14/1/2021). Kegiatan ini berlangsung sukses dan lancar.
Ada 11 peserta yang dijadwalkan divaksin perdana. Namun hanya 6 yang bisa menjalani suntik. Sedangkan lima pejabat lainnya tidak bisa melanjutkan disuntik karena alasan tidak memenuhi syarat medis dan tidak hadir.
Sebanyak 11 pejabat yang direncanakan semula itu adalah Sekdaprov Kaltim HM Sa’bani, Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun, Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Heri Wiranto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Herry Rudolf Nahak, Wakajati Kaltim Bambang Bachtiar SH MH, Ketua IDI Kaltim dr Nataniel Tandirogang, Direktur AWS dr David Hariyadi Mashjoer, F Riyadi Sunindyo Hakim Pengadilan Tinggi, Shanty Sintessa Kepala UPTD Rumah Sakit Mata Provinsi Kaltim, Siti Chalimatus Sakdiyah selaku Plt. Kepala BBPOM dan Prihatin selaku Asisten Tindak Pidana Khusus.
“Alhamdulillah kami bersyukur proses dimulainya vaksinasi Covid-19 di Kaltim berlangsung sukses dan aman. Termasuk peserta perdana disuntik vaksin juga merasa tenang tanpa ada keraguan,” terang Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi ketika jumpa pers usai vaksin perdana Covid-19.
Dikatakannya, Vaksinasi perdana ini menandakan telah dimulainya Program Vaksin Covid-19 di Kaltim. Kepada peserta yang menerima vaksin perdana, Hadi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih.
“Kami berterimakasih kepada seluruh pihak yang telah bersedia menjadi peserta penerima vaksin perdana. Semoga ini memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak ragu ketika divaksin,” jelasnya.
Terkait adanya ajakan untuk menolak divaksin dan telah disebarluaskan secara masif di masyarakat, Hadi sangat menyayangkan dan tidak setuju akan hal itu.
Menurutnya, program Vaksin Covid 19 melalui vaksinasi bagi rakyat Indonesia, termasuk Kalimantan Timur adalah urusan negara untuk melindungi warganya dari wabah virus Korona. Oleh karena itu, program pemerintah melalui vaksinasi Covid 19 lanjut Hadi, akan sia-sia dan virus Korona tetap akan menyebar bahkan menulari masyarakat ketika vaksinasi tersebut tidak dilakukan.
“Vaksin ini bukan urusan pribadi, tapi urusan komunal, urusan masyarakat, urusan menyelamatkan dan melindungi orang banyak. Yang divaksin sehat, yang tidak divaksin kemudian tetap sakit dan menulari masyarakat. Ini menjadi masalah,” tegasnya.
Karena itu, Hadi kembali menyatakan ketidaksetujuannya atas imbauan yang kurang pas disaat pemerintah berupaya keras memutus rantai penularan virus Korona.
“Imbauan kurang pas, mengimbau masyarakat untuk tidak divaksin. Padahal, kita terus berusaha menekan penyebaran Covid 19,” tandasnya. #
Wartawan : Ahmadi
Comments are closed.