SAMARINDA. Tuntutan pendidikan yang semakin berkembang dan membutuhkan biaya yang mahal membuat kesulitan bagi sebagian orang. Terutama petani dan nelayan. Dengan berbagai kesulitan yang mereka hadapi membuat kebanyakan anak-anak mereka kurang mendapat pendidikan formal yang memadai.
Menanggapi hal tersebut anggota Komisi II DPRD Kaltim Ahmad meminta kepada pemerintah agar memberikan perhatian kepada para nelayan dan khususnya petani terkait dengan pendidikan anak mereka berupa pemberian beasiswa sesuai jenjang pendidikan yang mereka tempuh.
“Iklim saat ini susah ditebak, dan sudah hampir delapan bulan musim hujan. Kalau nelayan tidak melaut maka otomatis tidak ada penghasilan. Begitupula dengan petani, jika mereka gagal panen atau modal lebih besar ketimbang panen maka mengalami kerugian. Jangan tambah beban mereka lagi dengan harus memikirkan biaya pendidikan anak mereka,”kata Ahmad.
Menurut Ahmad, pemerintah memiliki program beasiswa Kaltim cemerlang dengan target 50 ribu orang mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tenaga pengajar, dan itu terbagi dalam beberapa klasifikasi. Oleh sebab itu maka pemerintah perlu juga membuka tambahan program tentang beasiswa bagi petani dan nelayan.
Ditambahkannya, kendati pemerintah menggratiskan pendidikan hingga SMU, tetap saja dalam pendidikan dibutuhkan banyak pengeluaran seperti membeli buku dan lainnya. Ini seharusnya jangan membebani bagai mereka yang berada pada ekonomi menengah ke bawah.
“Ketika anggota dewan reses dan ini terjadi di semua kabupaten/kota di Kaltim bahwa para petani dan nelayan mengeluhkan tentang tidak ada perhatian pemerintah bagi pendidikan anak mereka ditambah dengan minimnya sarana dan prasarana informatika membuat mereka kalah bersaing dalam perebutan beasiswa dengan warga perkotaan,” kataAhmad.
Padahal, kata Ahmad pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota bisa melibatkan pihak swasta dalam melakukan program ini. Artinya, perusahaan wajib memberikan beasiswa sebagai program kewajiban sosial mereka kepada anak petani dan nelayan yang berada di lingkungan setempat.
“Kami semua berharap agar pemerintah benar-benar serius menanggapi masalah ini sebab untuk menciptakan pendidikan yang merata adalah hak dari pada seluruh masyarakat tanpa terkeculi, sehingga apabila terdapat berbagai persoalan yang dihadapi dalam perjalanannya maka pemerintah wajib memberikan solusi,” ungkap Ahmad. (adv/bar/oke)
Teks foto: ahmad