BeritaKaltim.Co

Gerindra Masih Perlu Penjelasan Isran, Novel: Bisa Saja Kita Tolak

SANGATTA, BERITAKALTIM.com- Mundurnya Isran Noor dari jabatan Bupati Kutai Timur memanaskan suasana politik di daerah kaya sumber daya alam itu. Apalagi alasan yang dikemukakan Isran dalam pengunduran diri itu kurang bisa diterima masyarakat.\

Beberapa waktu lalu, pada saat Musrenbang di Kecamatan Sangatta Selatan, Isran menyebutkan alasan ingin mundur jadi bupati karena masyarakat telah menikmati hasil pembangunan pada masa kepemimpinannya yang berakhir 13 Pebruari 2016 nanti. Tetapi di lain tempat, Isran mengemukakan kemungkinan ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar. Pada sesi lainnya, pria kelahiran Sangkulirang itu berbeda pula, ia pingin konsen di dunia pendidikan.

Ketidakjelasan alasan suami Noor Baiti (anggota DPR RI, red ) mundur dari jabatan Bupati menimbulkan polemik di kalangan politisi Kutai Timur, bahkan memanaskan gedung DPRD Kutai Timur. Ketua DPC Partai Gerinda dr Novel Paimbonan berjanji telah meminta anggota fraksi Gerinda untuk menanyakan alasan Isran mundur. Apabila tidak masuk akal sesuai konstitusi, maka Partai Gerinda akan menolaknya.

“Secara kepengurusan partai, Pak Isran mau mundur saya sayangkan lah. Sisa masa jabatan beliau satu tahun, ya dijalani lah. Kutim ini masih perlu pemimpin, masih banyak hal-hal setrategis yang harus diambil keputusan. Kalau tidak ada alasan yang mendasar konstitusional dan kuat jangan mundurlah,” ujarnya.

“Bagi temen-temen di DPRD, kepada mas Didik saya harapkan benar-benar melihat, ketika ada surat pengunduran diri beliau apa alasannya? Kalo tidak masuk akal dan logis ya ditolak saja,“ kata dr Novel pada acara temu kader yang lalu (25/2/2015).

Masa jabatan Isran Noor sebagai Bupati Kutai Timur mestinya berakhir pada tanggal 13 Februari 2016 mendatang. Namun Isran menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya pada hari kamis 26 Ferbruari 2015 kemarin di depan Sidang Paripurna DPRD Kutai Timur. Pimpinan DPRD Kutim langsung merespon surat pengunduran diri Isran dengan melakukan sidang Paripurna pekan depan dengan agenda pembacaan pengumuman pengunduran diri Isran.

Mengenai wacana Partai Gerinda menolak pengunduran diri Isran nampaknya akan terganjal dengan keputusan Pimpinan DPRD Kutim. Sebab Pimpinan DPRD Kutim hanya akan mengeluarkan surat pimpinan DPRD Kutai Timur, bukan surat DPRD.

Hal ini ditegaskan Ketua DPRD Kutim Mahyunadi setelah memimpin Paripurna kepada awak media di ruanganya. “Surat yang akan kita keluarkan bukan surat DPR, tetapi surat pimpinan DPR,” katanya.

Pernyataan Mahyunadi ketika ketika ditanya wartawan; “Tidak perlu perlu Paripurna minta persetujuan, tidak perlu ada pemandangan umum, tidak perlu ada pendapat akhir fraksi-fraksi, cukup hanya paripurna pengumuman ”.

Sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah paragraf 5 pemberhentian Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 78 mengatakan (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena : a. Meninggal dunia; b. Permintaan sendiri; atau c. Diberhentikan. #husain

Leave A Reply

Your email address will not be published.