Penggulingan Khairuddin sebagai Ketua KNPI melalui Musprovlub membangunkan kemarahan sahabatnya, Rita Widyasari.
Cafe Piramid Jalan Dahlia Samarinda, Senin (02/02/2015) itu didatangi ketua terpilih versi Musprovlub KNPI Kaltim, Dayang Donna Walfiares Tania. Bersama Sekretaris Muslimin, Ketua MPI KNPI Yunus Nusi dan Amir P Ali, rombongan menggelar jumpa pers.
“Alhamdulillah, setelah menungu selama lebih sebulan SK penetapan kepungurusan DPD KNPI Kaltim sudah kita terima tanggal 16 Februari 2015. SK tersebut ditanda tangani langsung oleh Ketua Umum dan Sekretaris jendralnya,” Kata Donna mengawali jumpa Pers. Ketua dan Sekjen DPP KNPI yang dimaksud adalah Taufan EN Rotorasiko dan Sekjen Bintang Prabowo.
Suasananya santai. Donna menceritakan terlambatnya penyampaikan pengesahan kepengurusan versi Musprovlub ini lantaran SK tersebut belum diterimanya. Alasan lainnya, karena Donna tidak ingin mengganggu konsentrasi Kongres KNPI yang digelar di Papua. Khusus untuk Kongres XIV KNPI di Papua, Donna memilih tidak hadir dengan tujuan menghindari timbulnya konflik di tengah kongres.
“Saya berharap dengan keterangan ini menjadi akhir dari konflik di tubuh KNPI Kaltim. Saya juga berharap pada seluruh anggota KNPI Kaltim untuk tidak lagi menengok ke belakang, sebaliknya mari bersama-sama menatap ke arah depan dan membangun Kalimantan Timur menuju arah yang lebih baik,” tambahnya.
Acara jumpa pers yang sederhana itu jadi mengejutkan bagi kubu Khairuddin. Sebab, mereka mengira situasi sudah tenang setelah Rita Widyasari turun tangan. Apalagi dalam acara Kongres di Papua, kubu Khairuddin mengklaim diterima oleh panitia sebagai peserta. Padahal, Kongres digelar 25 – 28 Februari 2015. Lebih dulu penerbitan SK DPP KNPI yang diklaim mensahkan Donna.
Rita tak pernah mengira bakal ada SK untuk Donna. Sebab dia selaku pengurus DPP KNPI sudah mengadakan rapat pleno. Intinya Muprovlub KNPI di Samarinda tidak sah.
Manuver Rita membela Khairuddin terlihat juga saat dia bersama Ketua DPP KNPI Taufan mendatangi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak pada hari Minggu 18 Januari 2015 lalu. Kedua petinggi DPP KNPI ini ingin mendengarkan penjelasan secara langsung dari Awang Faroek Ishak tentang pelaksanaan Musprovlub yang berlokasi di kantor Gubernur Kaltim.
Gubernur Awang Faroek Ishak kepada wartawan mengakui mengapa ia mengizinkan Musprovlub digelar Gubernuran. Menurut gubernur, waktu itu Ketua MPI Yunus Nusi bersama pengurus DPP KNPI datang kepadanya beberapa jam sebelum Musprovlub KNPI Kaltim digelar.
Yunus bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KNPI Bintang Prabowo meminta izin agar pelaksanaan Musprovlub bisa digelar di Aula Kantor Gubernur. Alasannya tempat pelaksanaan yang harusnya digelar di Sekretariat KNPI Kaltim, Graha KNPI di Jalan AW Sjahranie diduduki kubu Ketua KNPI Khairuddin.
Selain itu dijelaskan pula Kapolresta Samarinda dan Dandim bahwa sempat terjadi bentrok antara massa pendukung Yunus dan Khairuddin.
“Mereka datang ke saya melaporkan peristiwa bentrok di Graha KNPI. Saya prihatin kok gaya preman dipakai di KNPI. Saya katakan gimana situasinya, kalau pertimbangan keamanan tidak mungkin digelar di sana,” tuturnya.
Awang Faroek mengaku sudah menanyakan apakah Musprovlub tersebut sah secara aturan dalam KNPI. Lalu pengurus DPP mengatakan sudah digelar rapat-rapat internal DPP KNPI mengenai permintaan MPI agar digelar Musprovlub. Karenannya kegiatan yang memenangkan anak Awang Faroek tersebut disebut Yunus dan pengurus DPP KNPI legal secara AD/ART.
“Mereka jawab sudah melalui rapat-rapat di DPP KNPI dan direkomendasikan untuk Musprovlub. Yang saya tangkap banyak pelanggaran yang dilakukan saudara Khairuddin yang menyalahi aturan dalam KNPI,” ungkapnya.
Tidak sampai di situ saja, Rita dan Taufan dikabarkan memanggil semua pengurus DPP KNPI untuk mendapat penjelasan. Dari rapat pleno DPP kemudian muncul berita bahwa DPP KNPI melakukan pencopotan 4 orang pengurus karena terlibat aktif dalam Musprovlub.
Di media-media kubu Khairuddin sudah bersuka cita. Mereka bahkan memvideokan rapat pleno dan menyebarkannya untuk memberikan penjelasan bahwa rapat DPP KNPI membahas Musprovlub bukan rekayasa. Kubu Khairuddin mengklaim DPP KNPI tidak mengakui adanya Musprovlub di Samarinda yang menetapkan Donna sebagai ketua.
Karena merasa di atas angin, kubu Khairuddin menganggap selesai masalah Musprovlub. Ditambah lagi Khairuddin cs diterima sebagai peserta dalam Kongres XIV di Papua.
Dengan terbitnya SK DPP KNPI untuk Donna, apalagi yang bakal dilakukan Khairuddin maupun Rita?
“Ya mau dikatakan palsu, ya susah juga. Yang jelas saya sangat menyangsikan lah SK Donna Faroek itu. Apalagi katanya SK itu diterbitkan tanggal 16 Februari 2015 lalu atau sebelum Kongres Pemuda. Nah kami hadir di Kongres, tidak ada penolaka tuh dari panitia, Artinya apa? Kan sangsi kita akan SK itu, benar atau tidak?” kata Khairuddin.
Rita Widyasari sendiri belum memberikan komentar sehubungan keluarnya SK untuk Donna. Namun banyak yang memprediksi, serangan yang dilakukan Rita terhadap Awang Faroek Ishak bakal berdampak tajam hubungan keduanya.
“Saya piker Rita perlu berhati-hati. Mungkin saja manuver itu berdampak sampai suksesi Bupati Kutai Kartanegara,” ujar Charles Siahaan, wartawan senior di Kalimantan Timur.
Pasalnya, Rita bukan sekali ini saja bersikap agresif terhadap Awang Faroek Ishak. Sekitar bulan April tahun 2013 lalu, dalam sebuah acara Musrenbang, di depan forum Rita melampiaskan kemarahannya terhadap Gubernur dan jajaran Pemprov Kaltim. Kemarahan Rita dipicu tidak masuknya anggaran pembangunan jembatan Loa Kulu yang mereka usulkan.
Waktu itu Rita sempat mengeluarkan uneg-uneg yang pedas. Bahwa daerahnya adalah penghasil devisa Negara, tapi pemerintah provinsi tidak menghiraukan pembangunan daerah mereka. Bahkan Rita sempat mengancam untuk memisahkan diri dari Provinsi Kaltim dan membentuk provinsi sendiri bernama Kutai Raya.
Dampak tegangnya hubungan Rita dengan Faroek bisa juga berimbas pada suksesi Bupati Kutai Kartanegara. Karena pada 30 Juni 2015 Rita harus mengakhiri jabatannya, sedangkan Pilkada secara serentak tahap I digelar bulan Desember. Awang Faroek selaku gubernur akan menurunkan Penjabat Bupati Kutai Kartanegara.
“Sudah pernah ada pengalaman ketika Pak Syaukani berakhir masa jabatannya dan Gubernur Suwarna kemudian menugaskan Awang Dharma Bhakti sebagai Penjabat Bupati. Terjadi perlawanan hebat yang membuat pemerintahan di Kukar lumpuh. Mudah-mudahan trauma itu tidak tidak terulang,” ucap Charles. #le/ bongkar edisi 371