Era “perang dingin” Syaukani HR – Awang Faroek Ishak sudah berakhir lama sekali. Tapi, siapa menyangka kini merambat ke anak-anak mereka.
Tadinya, Khairuddin, aman-aman saja. Sejak ia bergabung dengan Ormas Pemuda Pancasila dan duduk sebagai salah satu ketua bidang di struktur provinsi MPW, perjalanan karirnya mulai terasa moncer kembali.
Sejak beberapa tahun, Khairuddin alias Khoi dilanda kasus korupsi dana bansos. Lantaran itu dia tak lagi sebebas warga biasa. Dia mondar-mandir di pengadilan menghadiri persidangan, bahkan meninggalkan jabatannya sebagai anggota DPRD Kukar.
Vonis terakhir memang mengejutkan. Khoi bebas. Itu sebabnya, ketika ia mulai mengincar kursi Ketua KNPI Kaltim bulan April 2014 silam, jalannya begitu mulus. Pemuda Pancasila sebagai Ormas besar di mana di dalamnya terhimpun sejumlah tokoh pemuda Kaltim, merestui.
Bukan rahasia umum lagi, hampir semua aktivis pemuda, mahasiswa maupun tokoh masyarakat bergabung di Pemuda Pancasila Kaltim. Jadi, situasi itu yang membuat organisasi menjadi kuat; bahkan maaf kata, banyak jabatan publik diisi kader-kadernya. Tentu saja jika direstui pimpinan organisasi loreng merah itu.
Persoalan berubah ketika Khoi sudah duduk menjadi ketua KNPI Kaltim. Hubungannya dengan sejumlah ‘petinggi’ organisasi yang banyak bermukim di Samarinda, termasuk dengan para pimpinan Pemuda Pancasila dikabarkan memburuk. Ada yang menyebut berlatar belakang bisnis, tapi ada yang menyebut berlatar belakangan loyalitas yang payah.
Nama Rita Widyasari sudah terbawa-bawa dalam konflik Khairuddin dengan petinggi sejumlah organisasi di Kaltim. Sebab dia berada dalam “Kukar Eleven” yang lebih dikenal sebagai Tim Sebelas. Tim ini adalah kumpulan orang-orang yang mensukseskan terpilihnya Rita Widyasari sebagai Bupati Kukar 2010 lalu. Setelah jadi bupati, ‘Kukar eleven’ ikut mengawal Rita.
Saat situasi tak kondusif, muncul pula hiruk pikuk KNPI Kaltim. Ibarat mur ketemu baut, langsung saja melengket. Ada 93 pimpinan OKP sepakat mengganti Khairuddin sebagai Ketua KNPI Kaltim.
“Kami mendengar ada yang menyebar isu bahwa pelengseran Khairuddin terkait lahan tambang batu bara. Kami tegaskan, itu hanya isu. Tak ada kaitan. Murni soal organisasi,” ucap Amir P Ali, Ketua Bidang Organisasi MPW Pemuda Pancasila Kaltim.
Khairuddin maupun Rita Widyasari diketahui publik memiliki usaha pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara. Di daerah itu juga diketahui terdapat ribuan lahan tambang batu bara, dimiliki sejumlah pengusaha nasional dan internasional.
Meski punya perusahaan tambang sendiri dan punya otoritas izin pertambangan sebagai Bupati Kutai Kartanegara, tapi Rita disebut-sebut termasuk bupati yang tak mau mengeluarkan izin baru pertambangan batu bara. Maklum, sejak sebelum dirinya bupati, persoalan izin usaha pertambangan di Kukar sudah carut marut.
Lupakan isu bisnis itu dulu. Khairuddin terancam kedudukannya, setelah pimpinan 93 OKP anggota KNPI mengadu ke MPI (Majelis Pemuda Indonesia) KNPI Kaltim di bawah ketua Yunus Nusi. Dari pengaduan itu terproses agenda untuk mengetahui akar persoalan. MPI kemudian melakukan investigasi dengan hasil benar terjadi keresahan dan adanya pelanggaran organisasi.
Lantaran itu kemudian MPI dan OKP anggota KNPI meminta persetujuan DPP KNPI untuk menyelenggarakan Musprovlub. Tim DPP akhirnya mengeluarkan surat setuju setelah melakukan investigasi di Kaltim.
Amir menjelaskan mengapa Pemuda Pancasila jadi ikut terlibat dalam kisruh KNPI, karena kebetulan Yunus Nusi juga salah satu kader Pemuda Pancasila. Dia menjabat wakil ketua di MPW PP Kaltim. “Pemuda Pancasila hadir dalam konflik ini untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Amir.
Hanya berselang 4 hari sejak keluarnya surat persetujuan DPP KNPI, Musprovlub berhasil dilaksanakan. Lokasi Musprovlub yang semula direncanakan di Gedung Graha Pemuda Jalan AW Sjachranie dipindah ke Gubernuran di Jalan Gajah Mada. Graha Pemuda sudah tidak kondusif, apalagi pada sore harinya terjadi bentrokan fisik antara dua kubu, pendukung Khoi dan pendukung Musprovlub.
Akhirnya Musprovlub KNPI Kaltim memandatkan Dayang Donna Walfiares Tania sebagai Ketua KNPI Kaltim yang baru menggantikan Khairuddin. Putri kedua Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak itu dipilih secara aklamasi oleh peserta yang diklaim kuorum dan sah.
Terpilihnya Donna Faroek membuat masalah jadi kian melebar. Sebab, telah melibatkan nama-nama orangtua mereka. Misalnya Rita Widyasari yang membela Khairuddin adalah anak kedua dari Syaukani HR, mantan Bupati Kukar yang sekarang kondisinya sedang sakit.
Masyarakat Kaltim mengikuti, pada eranya, terjadi persaingan politik yang tajam antara Syaukani HR dengan Awang Faroek Ishak. Walaupun keduanya masih punya hubungan kekerabatan, karena istri dari Syaukani bernama Dayang Kartini masih bersepupuan dengan Awang Faroek Ishak.
Puncak perseteruan terjadi ketika Awang Faroek Ishak mencalonkan diri menjadi Gubernur Kaltim tahun 2003. Gubernur dipilih oleh anggota DPRD. Waktu itu, Syaukani menjadi Ketua Golkar Kaltim dan menguasai kursi di legislative.
Ternyata, terang-terangan Syaukani mendukung calon lainnya, yakni Suwarna AF selaku incumbent. Padahal, saat itu masyarakat Kaltim mengetahui hubungan antara Syaukani dengan Suwarna tidak harmonis. Keduanya sering bersitegang.
Akibatnya, Awang Faroek Ishak kalah dalam persaingan meraih kursi Gubernur Kaltim. Hubungan Syaukani-Awang juga semakin tidak kondusif.
Latar sejarah itu terbuka lagi disaat Rita Widyasari terang-terangan membela kubu Khairuddin. Sebagai Bendahara DPP KNPI, Rita menggunakan pengaruhnya untuk membatalkan Donna menjadi Ketua KNPI Kaltim versi Musprovlub. Rita memprotes langsung dengan Awang Faroek Ishak selaku Gubernur. Bahkan membawa Ketua DPP KNPI Taufan EN Rotorasiko menghadap orang nomor satu itu.
Keabsahan Musprovlub KNPI Kaltim dibahas di Jakarta. Bahkan dalam sebuah video digambarkan adanya pemecatan pengurus DPP KNPI karena merestui Musprovlub.
Persoalan KNPI merambah ke urusan luka lama. Upaya menjegal Donna tak lagi sekedar sebuah jabatan, tapi sudah menjurus pada kehormatan keluarga.
“Saya menolak dikatakan memihak. Saya minta Taufan mempertanggungjawabkan kejadian itu. Jadi bolanya bukan di tangan saya,” kata Gubernur Awang Faroek Ishak yang mengaku didatangi Rita dan Taufan untuk menanyakan keberpihakan Gubernur atas Musprovlub itu.
Donna akhirnya mengklaim mendapat SK (Surat Keputusan) dari DPP KNPI. SK itu ditandatangani oleh Taufan EN Rotorasiko dan Sekjen Bintang Prabowo. #le/ bongkar edisi 371