TENGGARONG, BERITAKALTIM.COM– Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) beberapa waktu lalu menggelar rapat koordinasi dengan Dispenda, untuk menggali potensi sumber PAD. Dan ternyata, diketahui jika pungutan retribusi dibebankan kepada sejumlah SKPD. Ini mengacu kepada Perbub No 300/SK-BUP/HK/ 2014 tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebagai Pemungut Retribusi Daerah.
Dalam aturan itu, juga dijelaskan secara rinci SKPD mana saja dan jenis pungutan berikut rincian retribusi yang bisa ditarik.
Misalnya, Dinas Perhubungan memungut retribusi parkir, Dinas Kesehatan memungut retribusi pelayanan kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menarik retribusi penggantian biaya KTP dan Akta-Catatan Sipil, dan Disprindagkop menarik pungutan tertibusi pelayanan pasar.
Selanjutnya Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang menarik pungutan retribusi pelayanan pemakaman, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air menarik pungutan pemakaian alat berat, serta BPBD menarik pungutan retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
Sementara Diskominfo menarik pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi, Disparbud menarik pungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga, Dinas Kelautan dan Perikanan menarik pungutan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
Sedangkan Disnakeswan bertugas memungut retribusi rumah potong hewan, dan Dinas Pendidikan menarik pungutan retribusi pelayanan pendidikan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menarik pungutan retribusi IMB. Kemudian ada pula kecamatan yang diperintahkan untuk menarik retribusi izin mendirikan bangunan tempat tinggal.
Untuk itu Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Firnadi Ikhsan meminta Pemerintah Kabupaten Kukar, untuk lebih meningkatkan koordinasi dan evaluasi terkait dengan kinerja SKPD, dalam hal retribusi yang berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Yang perlu dipikirkan dan ditingkatkan itu adalah masalah koordinasi dalam rangka pemungutan retribusi. Menggali sumber-sumber pendapatan dari retribusi maupun penarikannya,” kata anggota Komisi III Firnadi Ikhsan. #Wn