BeritaKaltim.Co

F-PKS Minta Tiga Raperda Dilanjutkan

Fraksi PKS DPRD Kaltim Ali Hamdi
Fraksi PKS DPRD Kaltim Ali Hamdi

SAMARINDA, BERITAKALTIM.COM – Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kaltim Ali Hamdi menilai bahwa tiga rancangan peraturan daerah inisiatif Pemprov Kaltim yang meliputi Ketenagalistrikan, Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah, dan Penertiban Gelandangan, Pengemis, Anak Jalanan dan Pengamen. Merupakan sebuah kebutuhan sehingga penting untuk dilanjutkan.

Fraksi PKS kata Ali mengharapkan seluruh anggota panitia khusus yang akan membahas masing-masing Raperda tersebut agar benar-benar mencermati substansi raperda, selain memperhatikan aspek legal draftingnya.

“Kamis berharap pembahasan tiga rancangan peraturan daerah usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ini dapat diselesaikan dengan cermat, tepat dan cepat. Cermat dalam arti keseluruhan isi raperda tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak berbenturan dengan peraturan daerah yang telah ada,” tutur Ali ketika membacakan PU Fraksi PKS pada Rapat Paripurna ke-26 DPRD Kaltim, Kamis (17/9/2015).

Tepat bermakna Raperda tersebut telah memuat seluruh substansi hukum yang diinginkan dalam naskah akademik, tidak melanggar norma budaya dan rasa keadilan masyarakat, mempercepat kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kaltim serta mendatangkan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Cepat dalam pengertian Raperda ini dapat dibahas secara efesien, tidak berlarut-larut dan menggunakan waktu secara efektif,” kata Ali.

Ali mempertanyakan soal dugaan ada mafia yang bermain dalam penyediaan pulsa listrik, seperti pernah diungkapkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, yakni membeli pulsa listrik Rp100 ribu, tapi dapatnya hanya Rp73 ribu.

Apa yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim Kata Ali, untuk membantu masyarakat pelanggan listrik pra bayar PLN terkait persoalan ini? Meskipun PLN kemudian menjelaskan bahwa potongan itu terkait biaya administrasi bank sekitar Rp3 ribu per transaksi dan Pajak Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Pemerintah Daerah sebesar 3 sampai 6 persen.

”Listrik sebagai sumber energi sekunder mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional, karena itu usaha menyediakan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya harus terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan, agar tersedia tenaga listrik yang cukup, merata dan bermutu,”ungkap Ali. adv/bar/oke

 

 

Comments are closed.