SAMARINDA, BERITAKALTIM.com- Angka-angka yang ada di APBD Kaltim tahun 2016 jangan dilihat sebagai sesuatu yang pasti. Lebih bagus melihatnya sebagai sesuatu yang pesimis, atau dilihat yang pasti ada uangnya hanya berkisar 70 persen saja.
Memburuknya kinerja ekonomi nasional, terus merosotnya harga migas (minyak dan gas), akan mengoreksi angka-angka di APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Dari itu, pergerakan turunnya harga migas dan kondisi duania usaha di Kaltim harus dipantau terus oleh Pemprov Kaltim melalui instansi teknis, seperti Dispenda.
“Proyek infrastruktur di Kaltim yang dibiayai APBD maupun APBN, bisa terancam mangkrak kalau keuangan negara terus memburuk,” kata Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Dahri Yasin pada beritakaltim.com, kemarin. Komisi III membidangi infrastruktur dengan nilai proyek multi years contrak bernilai lebih dari Rp1,5 triliun.
Proyek infrastruktur yang dibiayai APBN, menurut Dahri, sebetulnya juga tidak aman, karena ketersedian dananya juga dari pendapatan pajak yang tentu saja tak bisa digenjot penerima apabila dunia usaha lesu. “Saya rasa sekuat apapun pemerintah mencari sumber dana bagi menutup defisit APBN, misalnya dengan menerbitkan surat utang, tak menutup target pengeluaran yang sudah ditetapkan,” katanya.
Menjawab pertanyaan Kalpost, Dahri mengaku tidak tahu persis apa resiko yang dihadapi Pemprov Kaltim apabila tidak bisa membayar proyek MYC tepat waktu. “Apakah kita dikenai denda atau tidak, kami di dewan tidak tahu sebab, tak pernah melihat isi kontrak proyek MYC tersebut,” ungkapnya.
Proyek MYC yang sudah ditandatangi Pemrov Kaltim dengan kontraktor antara lain, sebagian dari ruas Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Bandara Samarinda Baru, Jembatan Kembar, dan Jembatan Pulau Balang. “Maloy biar ngak masuk MYC, tapi juga rawan menyedot anggaran, padahal untuk bisa efektif mendongkrak ekonomi daerah masih perlu waktu beberapa tahun lagi,” ucapnya.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang PS Brodjonegoro memastikan pemerintah akan mengajukan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016, melihat perkembangan harga minyak dunia yang rendah.
Mengenai waktu pengajuan usulan, Bambang mengatakan pemerintah akan mencari waktu terbaik. Yang pasti kata dia, asumsi makro yang bakal direvisi adalah asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dalam APBN 2016 dipatok 50 dollar AS per barrel.
Bambang menyampaikan, terbuka peluang asumsi ICP diturunkan menjadi di kisaran 30 dollar AS hingga 40 dollar AS per barrel. Sebagai konsekuensinya, penerimaan negara utamanya dari PPh Migas dan PNBP Migas akan tergerus.
“Kalau asumsi ICP 30 dollar AS per barrel, mungkin perkiraan netto bisa turun sampai Rp 90 triliun,” kata Bambang kepada wartawan usai rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Rabu (17/2/2016) sbagaimana dikutip kompas.com.
Dalam APBN 2016, lifting minyak ditargetkan sebesar 830.000 barrel per hari (bph), sedangkan lifting gas ditetapkan sebesar 1,155 juta barrel setara minyak per hari.
Berdasarkan penghitungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, jika harga minyak mentah 50 dollar AS per barrel, lifting minyak pada 2016 diperkirakan 827.000 bph.
Sedangkan pada harga minyak 30 dollar AS per barrel, lifting minyak sekitar 790.000 bph. Untuk hitungan terendah SKK Migas, yakni 20 dollar AS per barrel, lifting diperkirakan sekitar 753.000 bph.
Bambang menambahkan, penurunan harga minyak dunia jelas membuat kontribusi Migas ke penerimaan negara makin susut. “Tahun 2014 Migas menyumbang 20 persen dari penerimaan. Tahun 2015, tinggal 10 persen. Mau tidak mau, penerimaan pajak sangat diandalkan untuk menggantikan peran Migas (sebagai sumber penerimaan),” pungkas Bambang.
Informasi saja, penerimaan negara dalam APBN 2016 ditargetkan sebesar Rp 1.822,5 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 2 triliun.#into
Comments are closed.