BeritaKaltim.Co

Ala-Ala Perusda

AWAL 2012 menjadi serial paling “panas” antara Pemerintah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Persoalannya satu; perusahaan daerah di Kalimantan Timur. Berkali-kali, nasib perusda milik Pemprov yang tidak sehat mengambang. Inilah salahsatu konsekuensi bagi mereka yang tidak memberikan kontribusi cukup signifikan bagi Benua Etam –terutama Pendapatan Asli Daerah alias PAD.

Berkali-kali pula, perusda yang bermasalah ini diancam tidak diberikan penyertaan modal hingga pembubaran. Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, bahkan pernah melakukan revitalisasi untuk mengevaluasi kinerja jajaran direktur utama, komisaris, hingga direksi. DPRD yang kadung jengah, enggan menunggu hasil tim revitalisasi bentukan Pemprov. Kalangan legislator di Karang Paci mendesak, hasil penilaian panitia khusus atawa pansus perusda yang telah diputuskan, ditindaklanjuti.

Di tengah perang dingin itu, Syarkawi V Zahri, anggota Komisi II DPRD Kaltim –ketika itu– pernah mengungkap temuan; sejumlah perusda tidak memiliki profit sejak dibentuk. Bahkan merugi. “Kami mendalami, andai penyertaan modal itu dijadikan deposito, justru lebih menguntungkan,” sindirnya.

Sedari dulu hingga kini, hanya dua dari tujuh perusda yang dinilai punya kinerja baik. Yakni Bank Pembangunan Daerah (BPD) atawa Bank Kaltim, serta perusda kelistrikan di PT Cahaya Fajar Kaltim (CFK).

Empat lainnya; perusda pertambangan –PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), perusda jasa –PT Melati Bhakti Satya (MBS), perusda perkebunan –PT Agro Kaltim Sejahtera (AKS), dan perusda kehutanan –PT Silva Kaltim Sejahtera (SKS), dinilai buruk.

Belum memadainya sumbangan kepada PAD dibanding penyertaan modal yang telah dikucurkan, menjadi penilaian. Pun, investasi dan kegiatan perusda dianggap kurang maksimal.

Contohnya bisa ditilik dari rekam jejak mereka. MBS misalnya, ketika bekerja sama dengan swasta membangun supermal di lahan bekas Pusat Kegiatan Islam Balikpapan di Jalan Ahmad Yani. Proyek itu sempat mendapat resistensi beberapa pihak yang ingin lahan itu menjadi kawasan terbuka hijau. Ada pula kasus hilangnya saham 10 persen milik SKS dari PT Daisy Timber (DT) juga menjadi catatan kelam kinerja mereka. Lalu, di mana ‘bangkai’ 5 pesawat Airvan yang dulu dibeli era Gubernur Suwarna itu?

Tapi, Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak punya senjata pamungkas jika diserang bahwa perusda-perusda di bawah kontrolnya lebih banyak rugi dari pada yang untung. Kata Faroek, perusda tak selalu menjadi penyumbang APBD melalui PAD (Pendapatan Asli Daerah), tapi punya misi lain juga seperti menjadi lokomotif yang mendorong bangkitnya ekonomi masyarakat.

Lantaran alasan itu, usulan agar perusda rugi dihapus saja, selalu mentok tak pernah terealisasi. Terus berulang saban tahun. Alih-alih perusda mengisi kas daerah, malah APBD Kaltim tiap tahun digerogoti. #

====//////////////////========================================================

 

Bukan Sekadar PAD

awang faroek webbBanyak Perusda rugi. Tapi usulan agar perusda-perusda itu ditutup saja selalu mentok. Ada apa?

PERNYATAAN akan mengevaluasi kinerja perusda bukan sekali dua disebut Awang Faroek Ishak. Pun ketika penyertaan modal mulai dipertanyakan, Gubernur Kaltim itu selalu pasang badan. Ya, Faroek punya 1001 jurus untuk menangani polemik berkepanjangan di sana.

Ketika sejumlah kalangan legislatif di Karang Paci berniat menyetop anggaran, Faroek langsung minta penjelasan. Bahkan ketika direksi Melati Bhakti Satya (MBS) dibidik beberapa kali.

“Kita perlu duduk bersama dengan DPRD. Misalnya untuk menjelaskan banyaknya tanggung jawab MBS. Selama ini MBS lebih banyak bertindak sebagai Holding Company,” bela Awang, saat ditemui BongkarMagz, Senin 22 Januari 2016 lalu.

Kendati begitu, Faroek menyatakan, selalu mendorong semua perusda menjalin kerjasama dengan swasta untuk meningkatkan kinerja serta memanfaatkan peluang usaha di daerah. Menurut Faroek, potensi Kaltim –di 14 kabupaten dan kota– memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Sehingga, membuka peluang besar bagi perusda mengelola dengan melibatkan swasta.

“Peluang dan kesempatan harus dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Khususnya perusda, harus mampu menggandeng swasta dalam bentuk kerjasama patungan atau penyertaan seperti kerjasama operasional (KSO, Red.) maupun BOT (built, operate, transfer/bangun, kelola, serah, Red.),” ujar Faroek.

Bila demikian, maka BUMD –sebagai perusda milik pemda– akan menjadi pemegang saham mayoritas, sedangkan swasta hanya kerjasama. Ini serupa di pelbagai negara. Misalnya Qatar dan Doha, Bahrain, serta Dubai. Di sana, saham mayoritas dimiliki pemerintah, sedangkan swasta hanya bekerjasama saja.

Soal kontribusi dalam pendapatan daerah, nampaknya masih mendapat toleransi. “Jangan bicara PAD. Karena perusda tidak hanya mengejar laba semata. Tapi lebih bagaimana perusda bisa menggerakkan perekonomian daerah. Anda kan belum bisa berpikir sampai ke sana,” tegasnya.

Sementara itu, meski banyak disorot, MBS melalui Direktur Utama, Sabri Ramdhani, makin gencar membidik sejumlah proyek raksasa di Benua Etam. Seperti diketahui, saat ini MBS telah mengelola pesawat GA-8 Airvan, Hotel Grand Pandurata, Supermal di Balikpapan –sedang membangun– serta membentuk perusahaan bersama di pengelolaan terminal peti kemas, Kariangau.

Berikutnya, Perusda MBS akan bekerja sama dengan CT Corpora untuk membangun Trans Studio di Samarinda.

Di bidang infrastruktur, MBS kini mengincar pengelolaan bersama jalan tol Balikpapan-Samarinda dan jembatan tol Balikpapan-Penajam Paser Utara. Untuk memerluas unit usaha, MBS membentuk PT Kaltim Bina Sarana Konstruksi (KBSK).

PT KBSK ini, ujar Sabri, dibentuk atas saran Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Tujuannya, agar daerah juga bisa menikmati keuntungan dari proyek infrastruktur yang dibangun bersama dengan swasta.

“Karena kalau tidak ada perusda, daerah tidak bisa masuk di pengelolaan. Kan APBD juga ada mengucur di tol Balikpapan-Samarinda contohnya. Nah, APBD yang sudah keluar inilah yang dijadikan penyertaan modal kepada perusda, sehingga perusda juga berhak atas bagi hasil,” urainya. #fai

———————————————————————————————————————————————————————————-

 

Menampik Tudingan

edy-kurniawan (1) baruMudah menebak mengapa Perusda di bawah kontrol Gubernur Kaltim banyak merugi. Salah satunya karena pengelolanya bukan profesional tapi mantan pegawai negeri.

PERNYATAAN Edi Kurniawan, anggota Komisi II DPRD Kaltim, seolah membuka borok di perusda. Hadirnya mantan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi barisan direksi, dituding menjadi musabab buruknya kinerja. Pola manajemen ini juga disebut-sebut tak sejalan dengan amanat peraturan daerah (perda) terkait pengisian kursi direksi.

Ya, seharusnya, penentuan direksi perusda dipilih melalui uji kelaikan dan kepantasan oleh DPRD. Tetapi sejauh ini –dari evaluasi yang dilakukan– jajaran direksi diisi mantan abdi negara di lingkup Pemprov yang dikaryakan.

Tudingan itu sontak ditepis Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak. Menurut Faroek, kini tak ada lagi pensiunan PNS yang mengisi kursi pimpinan perusda. Sebab, Pemprov lebih memilih dari kalangan profesional. Terlebih, penentuannya melalui fit and proper test oleh tim penilai yang ahli di bidangnya.

Semisal, direktur utama (dirut) PT Kaltim Pelabuhan Internasional Maloy yang merupakan mantan direktur Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Pun dengan PT Kaltim Kawasan Industri Maloy yang dirutnya adalah mantan pimpinan Kawasan Industri Pulo Gadung di Jakarta.

“Jadi enggak ada itu. Sudah tidak lagi. Memang masih ada beberapa, tapi sebagai komisaris,” klaim Faroek saat ditemui BongkarMagz, Senin 22 Januari 2016 lalu.

Soal niatan DPRD Kaltim yang minta dilibatkan dalam uji kelaikan dan kepantasan, Faroek tak setuju. Sebab, kewenangan menentukan pimpinan perusda menjadi domain pemerintah daerah. Sebab, bila DPRD terlibat dalam pengujian maka masuk ke ranah politik.

Secara kelembagaan itu tak diperkenankan. Itu dilakukan demi menghindarkan perusda dari kepentingan di luar perusahaan. “Mohon maaf saja. Bisa rusak nanti,” ucapnya.

Ditegaskan Faroek, jabatan di perusda bukan merupakan jabatan politik. Jadi menurutnya, mesti dibedakan domain pemerintah dan politik. Meski begitu, orang nomor satu di Kaltim itu mempersilakan DPRD menyampaikan usulan tersebut. “Nanti akan kami jawab. Setahu saya tidak perlu begitu. Tidak sembarangan orang diangkat,” jelasnya.

Bagi Faroek, ada mekanisme dalam penetapan pimpinan perusda. “Jadi mohon pengertiannya. Tapi, silakan saja DPRD menilai kinerja perusda,” ujarnya.

Diakuinya, baru BPD Kaltim yang telah mampu berkontribusi besar kepada daerah. Bagi yang belum, akan dievaluasi bersama-sama dengan DPRD dan didorong untuk memperbaiki kinerja. Dia malah menyambut baik evaluasi yang dilakukan Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi ekonomi.

“Ya memang tugas mereka pengawasan. Silakan,” sebutnya. #fai

====////=================================================================================================

 

Rekomendasi Kami, Dihapus Saja

Rusman YaqubPolemik itu selalu mencuat ketika kinerja mereka disorot tajam. Siapapun yang berkepentingan, punya segudang alibi untuk mengkritisi dan membela badan usaha pelat merah yang bermasalah.

Di satu sisi, legislator di Karang Paci punya penilaian sahih; sejumlah direktur di perusda Kaltim harus dievaluasi. Dalihnya, apalagi kalau bukan kinerja yang buruk, tak mampu memberikan income, dan lain sebagainya.

Sebagai leader di perusda, mereka dianggap tak memiliki gairah dalam berbisnis. Maklum, rata-rata adalah usia tua –sebenarnya– tidak lagi produktif. Dari balik gedung legislatif, pelbagai opsi dikemukakan untuk mengatasi masalah klasik ini.

Selain pengurangan penyertaan modal, adapula rencana penghapusan sejumlah perusda.

Wajar. Sudah miliaran –hingga triliunan– investasi disalurkan kepada perusda di Kaltim. Namun hasilnya selalu tak berbanding lurus. Di lain sisi, legislator di Karang Paci waham benar satu hal; badan usaha milik Pemprov Kaltim tersebut tak sekadar minim kontribusi bagi PAD.

Wacana itu memang baru sebatas rencana. Tapi para pemegang kebijakan tinggi di sana sudah kadung membidik perusda mana yang tidak memiliki kontribusi nyata bagi Benua Etam.

Rusman Yaqub, politisi PPP, barangkali menjadi satu dari sekian banyak orang yang geregetan dengan kondisi di atas. Maklum Rusman gusar. Pernyertaan modal kepada sejumlah perusda, nyatanya belum mampu memberikan manfaat –sekaligus dampak– jangka panjang yang besar.

Di tengah kondisi APBD yang karut-marut, sudah seharusnya Pemprov memikirkan efisiensi dan efektifitas. “Kalau nanti ditemukan adanya perusda yang kurang sehat, untuk apa dipertahankan,” tegasnya, kepada BongkarMagz di gedung DPRD Kaltim.

Masalah ini sejatinya persoalan baru. Beberapa tahun terakhir, Komisi II sudah mengingatkan; perusda yang telah diberikan penyertaan modal –dan sudah beberapa kali dilakukan perbaikan– tetapi tidak menunjukkan grafik positif, maka hendaknya mesti ditinjau ulang.

“Untuk apa mempertahankan gengsi memiliki perusda di bidang tertentu tapi malah jadi beban keuangan daerah. Daripada diberikan kepada perusda yang tidak mampu berkembang, lebih baik anggarannya diperuntukkan untuk bidang lain yang lebih dibutuhkan. Seperti pendidikan hingga kesehatan,” urainya.

Komisi II, lanjut Rusman, akan menseriusi masalah ini dengan melakukan koordinasi kepada sejumlah SKPD terkait untuk menghimpun data dan fakta tentang kinerja semua perusda.

Sejatinya, menurut Rusman, ada opsi lain; perusda yang tidak menunjukkan hasil maksimal bisa direkomendasikan untuk dilakukan merger agar efesien.

“Nanti dilihat hasilnya, apakah perlu digabung atau justru lebih baik dihapuskan. Dalam pengambilan kesimpulan tentu dibutuhkan kehati-hatian dengan merujuk kepada data-data. Intinya, bagaimana agar keberadaan perusda menjadi solusi peningkatan pundi-pundi pendapatan daerah,” bebernya.

Beberapa kali, anggota Komisi II itu menyebut, memantau dan mengevaluasi perkembangan perusda. Ia menyatakan, ada tujuh perusda yang dikelola Pemprov. Di antaranya BPD Kaltim, Perusda Melati Bhakti Satya –bergerak di bidang transportasi, pariwisata, dan jasa umum lainnya, termasuk aset manajemen, Perusda Bara Kaltim Sejahtera –pertambangan, Perusda Kelistrikan, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera –kehutanan, PT Agro Kaltim Utama –perkebunan, serta PT Migas Mandiri Pratama –minyak dan gas.

“Perusda Kaltim harus dirapikan bersama-sama. Langkah awal yang bisa dilakukan adalah pendataan terhadap aset daerah yang memiliki nilai ekonomis sebagai sumbangsih kepada daerah,” katanya.

“Kalau perusda Kaltim diberikan penyertaan modal, ya harus mampu menggerakkan perekonomian Kaltim,” imbuhnya.

Pendataan dan evaluasi, ujar Rusman, bertujuan menilik kinerja perusda. Itu artinya, jika ada yang jalan ditempat, maka pasti tidak ada upaya melakukan perubahan. Pun sebaliknya. “Makanya untuk menghadapi perusda yang tidak produktif, rekomendasi kami dihapus saja,” tegasnya. #fai

 

————————————————————————————————————————————————————–

 

Kok Diisi Pensiunan PNS?

 

suterisno-thoha12Suara sumbang sejatinya telah lama didengar. Atas nama “dikaryakan”, sejumlah mantan PNS “duduk manis” di perusda Kaltim. Tak jelas tolok ukurnya.

Edy Kurniawan, Ketua Komisi II DPRD Kaltim, bukan barang sekali meminta Pemprov Kaltim menggenjot kinerja perusda. Terlebih tujuh badan usaha pelat merah itu diklaim telah menghabiskan triliunan rupiah milik masyarakat Benua Etam untuk sekali tahun anggaran.

“Salahsatu langkah memperbaiki kinerja perusda adalah memperbaiki susunan direksi dengan orang-orang yang gesit dan memiliki gairah bisnis,” ungkapnya, kepada BongkarMagz, pekan ini.

Faktanya, Pemprov Kaltim justru menempatkan sumber daya manusia yang sudah bangkotan. Selain tidak produktif, juga kering ide –terobosan. Padahal, untuk membuat perusahaan aktif dan dinamis, dibutuhkan tak sekadar pejabat senior. Tetapi juga tenaga ahli muda yang potensial.

“Saya berharap, perusahaan-perusahaan tersebut menghasilkan laba agar modal yang digelontorkan lewat APBD tidak sia-sia,” ucapnya.

Sejak awal bulan ini, Edi mengaku, telah mengirim surat Ke Biro Ekonomi Setprov Kaltim. Isinya, meminta evaluasi kinerja sejumlah perusda. Pola manajemen di perusda, disebut-sebut menjadi atensi untuk mengevaluasi perusahaan pelat merah.

Dari seluruh perusda, ternyata ada yang belum menjalankan amanat perda terkait pengisian kursi direksi.

“Harusnya dari awal sudah dipenuhi, nyatanya tidak. Kami minta diisi semua. Itu salahsatu hasil pansus juga,” ujar Edi kepada Bongkar, awal pekan ini.

Edi menjelaskan, Komisi II menghendaki penentuan direksi dipilih via uji kelaikan dan kepantasan oleh DPRD. Tetapi sejauh ini –dari evaluasi yang dilakukan– jajaran direksi justru diisi mantan abdi negara di lingkup Pemprov yang dikaryakan.

“Gairah berbisnis dari birokrat menjadi pebisnis itu memengaruhi. Harusnya (perusda, Red.) berlari 10 kilometer per jam, tapi nyatanya hanya mampu 5 kilometer per jam. Jadinya tidak sesuai harapan,” ucapnya.

“Boleh direktur utamanya tua, tapi keuangan dan operasional harus gesit,” sambungnya.

Diakui Edi, perusda dibentuk memiliki dua misi. Selain mengemban misi sosial juga dituntut untuk berorientasi mengejar untung.

“Paling tidak bisa membiayai hidup mereka (perusda, Red.). Tapi, kalau begitu-begitu terus akan menjadi beban. Tergerus juga nantinya,” kata politikus PDIP ini.

Lantas, apa bedanya perusda dengan LSM yang hanya duduk manis, namun menerima gaji? “Kami beri deadline, data kinerja perusda itu sudah masuk Februari ini,” sebutnya.

Lebih lanjut, kata Edi, akan dilihat laporan keuangan dan program perusda. Jadi perusda tak ada alasan lagi berkedok menjalankan tugas sosial bila tak berprogres. “Dilihat programnya apa? Apa yang sudah dilakukan? Betul atau tidak?” ujar dia.

Menurutnya, memang seringkali dalam evaluasi indikatornya keuntungan. Padahal, belum tentu.

Sementara, menurut anggota Komisi II lainnya, Sutrisno Thoha, dengan APBD yang kian tahun makin turun dan tak adanya dana alokasi umum yang diterima Kaltim, perusda yang disuntik modal oleh daerah mestinya menggenjot kinerja sehingga menghasilkan PAD. Komisi II komit mendorong perusda bak “mobil mogok” tersebut. “Akan dilihat enggak jalannya karena apa? Orangnya atau manajemennya? Kalau orangnya, ya diganti saja. Kalau tidak bisa memberi untung, buat apa?” paparnya.

Menurut Edi, ada beberapa perusda yang kian lama berjalan bukan makin baik. Sebab, sejauh ini, yang berkontribusi aktif baru BPD Kaltim –perbankan– dan Perusda Bara Kaltim Sejahtera –pertambangan. Selebihnya, belum kelihatan. Komisi II sendiri telah mengagendakan untuk bertemu satu per satu dengan masing-masing perusda.

“Kami ingin mendengar keluhan mereka selama ini apa? Biar bersama-sama mencari jalan keluarnya,” tutur politikus Partai Gerindra ini.

Padahal sebenarnya, banyak peluang usaha yang bisa dilirik perusda. Semisal, PT Agro Kaltim Utama –perkebunan– bisa menggarap produksi bibit sawit. Jadi ketika ada perusahaan yang hendak berinvestasi perkebunan sawit di Benua Etam membeli bibit dari perusda. “Kan bisa seperti itu,” tukasnya.

Sementara itu, informasi di semua perusda Kaltim tidak sepenuhnya bisa diakses masyarakat. Itu sebabnya hanya sekelumit yang mampu dihimpun BongkarMagz ketika mencoba menelisik keberadaan pensiunan PNS di sejumlah perusda Kaltim. Tengok PT Migas Mandiri Pratama (MMP) pada 2014. Sang Direktur Utama, Hazairin Adha, merupakan mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kaltim. Pria kelahiran Muara Ancalong 25 Mei 1961 itu duduk sebagai Dirut MMP setelah menerima surat tugas Gubernur Kaltim sejak 2010.

Nama lain yang duduk di MMP adalah Irianto Lambrie. Mantan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara itu menduduki posisi Komisaris Utama MMP. Bersama Irianto, komisaris lainnya adalah Sofyan Helmi, mantan Kepala Biro Hukum Setprov Kaltim dan kini Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Informasi ini bisa dilihat di www.mmpkaltim.co.id –situs resmi MMP.

Sayangnya, warta via dunia maya ini tak sepenuhnya dijalankan. Sebagian perusda diketahui tidak memiliki situs resmi. Terlebih menampilkan latar belakang serta rekam jejak para direksi dan komisaris. #fai

==//====================================================================================

 

 

Perusda Dalam Data

 

Modal: Rp 2,12 Triliun (2014)

Keuntungan: Rp 277,85 Miliar

 

Catatan: Penyertaan modal dari Pemprov kepada perusda belum berbanding lurus dengan kontribusi terhadap peningkatan PAD. Keuntungan di atas tak lebih dari 15 persen dari nilai modal yang diberikan.

 

Jumlah Setoran ke Kas Daerah

 

Nama Perusda Jumlah Setoran Penyertaan Modal

BPD Kaltim Rp 252,67 Miliar Rp 1,53 Triliun

Perusda MBS Rp 700 Juta Rp 201,26 Miliar

 

=============================================================================================================

—-

 

 

Opsi Mukmin

 

mukminnn webPESAN Wakil Gubernur Kaltim, Mukmin Faisyal –kepada Walikota Balikpapan Rizal Effendi dan Wakil Walikota Balikpapan Rahmad Mas’ud– bisa menjadi sinyalemen negatif bagi kondisi perusda Kaltim saat ini. Politisi Partai Golkar itu mengingatkan, pengelolaan manajemen perusda Kaltim harus dilakukan kalangan profesional, bukan pensiunan pegawai negeri sipil (PNS).

“Harus dilihat kepentingannya. Kalau peruntukanya untuk kemajuan silakan saja, tapi harus diperhitungkan sekali, kaji benar pemanfaatannya, efektivitasnya, dan tentu tidak sembarang tunjuk direktur. Jangan lagi pensiunan ditampung disitu. Harus profesional dong,” tegasnya, kepada BongkarMagz, Rabu 17 Februari 2016, di Plenary Convention Hall, Sempaja, Samarinda, usai pelantikan enam kepala daerah di Kaltim.

Kata Mukmin, membentuk perusda anyar di Kota Minyak –sesuai usulan Rizal dan Rahmad– sejatinya tak masalah. Namun jangan sampai tanpa pertimbangan matang. Muaranya tentu akan mubazir dan bernasib serupa seperti perusda Kaltim. Hasilnya dapat ditebak; tidak diurus dengan baik dan jadi bumerang.

“Efektifkan saja lembaga yang sudah ada, maksimalkan fungsinya supaya dirasakan masyarakat,” ujarnya. Langkah efektifitas dan optimalisasi dinilai jauh lebih baik terhadap keberadaan perusda. Perbaikan itu harus diarahkan pada tujuan memberikan manfaat. ”Di provinsi saja banyak perusda yang kurang berfungsi dengan baik,” tutupnya. #fai

=//===============================================================================================

 

Aji Sofyan: Lebih Baik Merger

 

Aji Sofyan Efend webDi lain tempat, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Aji Sofyan Effendi, perusda di Kaltim memang belum optimal memberikan PAD bagi Pemprov. Hanya saja, kondisi itu bukan berarti perusda yang bersangkutan memiliki kinerja buruk sehingga pantas dihapuskan.

Keberadaan perusda, ucap Sofyan, dinilai sedang dalam upaya perbaikan. Makanya banyak faktor yang memengaruhi perusda untuk memberikan sumbangsih yang besar bagi PAD Kaltim. Misalnya saja, perusda memerlukan biaya produksi, volume produksi, dan lain sebagainya.

“Jadi memang tidak semudah membalikkan telapak tangan kalau ingin membenahi perusda,” kata Aji, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Hanya saja, bagi Aji, perlu dilakukan sejumlah evaluasi serta pengurangan modal, namun tidak dengan cara dihapuskan karena semua perusda memiliki peran penting. “Seperti Bankaltim, mereka tetap berkontribusi kok,” jelasnya.

Aji menganggap, ketimbang dihapuskan, ada banyak opsi yang bisa diambil. Pertama, merger. Kedua, kerjasama dengan perusahaan lain. Atau yang ketiga, bekerjasama dengan perusda lain yang punya hubungan antar bidang sehingga memunculkan korporasi baru.

“Merger menurut saya itu lebih efisien, karena modal atau investasi yang dikeluarkan tentu lebih sedikit. Bukan hanya di Kaltim perusda itu minim kontribusi, di kabupaten atau kota juga terjadi hal sama,” tuturnya, tanpa menyebut nama Perusda tersebut.

Lalu, solusi konkret apa kini harus dilakukan agar perusda bisa berkinerja baik? Aji menyatakan, caranya dengan melakukan fit and propertest untuk merekrut direksi baru dengan catatan lebih profesional. “Jadi perlu ditekankan kepada direksi baru bahwa ada target untuk meningkatkan PAD,” tukasnya. #fai

 

==============//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

hotel blusky pandurata jakartaBisnis PD Melati Bhakti Satya

 

Blue Sky Pandurata Boutique Hotel Jakarta

Bangunan 7 lantai terdiri atas 87 kamar sekelas hotel bintang 3 di Jalan Raden Saleh No. 12 Jakarta.

Hotel ini dibangun menggunakan APBD Kaltim. Namun pengelolaannya diserahkan ke PD Melati Bhakti Satya yang kemudian menggandengan Blue Sky Pandurata Boutique. Mulai dioperasikan 14 Pebruari 2009. #

//foto: Maket Supermall Balikpapan/

Supermall Balikpapan

Balikpapan City Centre atau biasa disebut Balikpapan Supermall, akan berdiri di lahan eks Pusat Kegiatan Islamiyah Balikpapan milik Pemerintah Provinsi Kaltim seluas 5 hektar.

Kerja sama Perusda Melati Bhakti Satya dan PT Sinar Balikpapan Development (Grup Lippo) dengan nilai investasi sekitar Rp 1 triliun.

Balikpapan Supermall terdiri dari supermarket, perkantoran, hotel bintang empat, dan convention hall berkapasitas 4.000 orang. #

=====================================================================================================

 

 

KALTIM AIRLINEKaltim Airline

Perusda MBS mengajak mitra kerja dari Jakarta yaitu PT. Mirah Agung Raya bekerjasama dalam Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani kedua belah pihak pada hari jumat 2 Agustus 2013.

  1. Mirah Agung Raya mengoperasikan layanan transportasi udara dengan basis di Kalimantan Timur dalam wadah kegiatan usaha PT. Kaltim Airline.

 

==/

Trans Studio Samarinda

Pemilik usaha CT Corpora, Chairul Tanjung, berniat menanamkan investasi di Kalimantan Timur dengan menggarap sejumlah proyek, termasuk hotel dan theme park. Sudah menandatangani kesepakatan dengan Perusda Melati Bhakti Satya (MBS).

 

Anak perusdahaan MBS

  1. PT. KAMN (KALTIM AGRO MINA NUSANTARA)

Merupakan anak Perusahaan Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya yang bergerak dibidang pertanian, perternakan, perikanan dalam arti luas.

  1. PT. KBSK (KALTIM BINA SARANA KONSTRUKSI)

Merupakan Anak Perusahaan Perusda Melati Bhakti Satya Provinsi Kalimantan Timur yang membidangi Konstruksi seperti pembangunan jalan tol dll.

 

sumber: www.perusdambs.co.id.

Comments are closed.