NUNUKAN, beritakaltim.co- Banjir kiriman dari Sabah, Malaysia yang melanda 13 desa di 4 Kecamatan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mulai surut. Warga yang menjadi korban banjir akibat meluapnya Sungai Sembakung nampak mulai membersihkan rumah mereka. Namun sebagian rumah dan beberapa gedung sekolah dan fasilitas pemerintah masih terendam banjir.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan, Rachmaji Sukirno mengungkapkan, meski banjir mulai surut beberapa tempat pengungsian warga masih digunakan warga untuk mengamankan barang-barangnya. Berdasarkan data yang dimiliki BPBD, 90 rumah warga di 4 kecamatan masih terendam banjir.
“BPBD telah membangun Posko untuk menyalurkan bantuan yang diperlukan oleh warga. Bantuan dari Pemprov Kaltara berupa kebutuhan Sembako sudah disalurkan ke beberapa desa di Kecamatan Lumbis. untuk kondisi air di Lumbis mulai surut,” ungkapnya.
Dijelaskannya, hingga saat ini BPBD Nunukan masih melakukan pemantauan. Rencananya pihaknya akan lakukan pendataan kerugian yang diderita warga akibat bencana kali ini.
Seperti diketahui banjir melanda 4 kecamatan di wilayah III, Sembakung, Sembakung Atulai, Lumbis dan Lumbis Ogong sejak Sabtu (1/4/2017). Luapan Sungai Sembakung yang merupakan banjir kiriman dari Sungai Pensiangan Sabah Malaysia membuat kerugian cukup parah, mulai sektor pertanian, tambak ikan juga peternakan ludes dalam semalam.
Banjir setinggi 3 meter yang merendam 4 Kecamatan di wilayah Dapil 3 Nunukan turut menjadi perhatian anggota DPR RI Hetifah Sjaifudian. Topografi Lumbis Ogong yang memiliki kesinambungan langsung dengan sungai negara Malaysia butuh perhatian serius. Terlebih banjir terjadi setiap tahun, ia berharap ada pembicaraan bersama pemerintah Malaysia.
“Sungai Sembakung yang meluap berasal dari hulu Sungai Pensiangan yang ada di wilayah Sabah Malaysia. Bupati harus membuat laporan berisi data kondisinya dengan informasi pendukung dari Balai Wilayah Sungai dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Kemudian laporan diserahkan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri dan KemenPU supaya ada penanganan yang lebih mendasar,” pungkasnya. #vir
Comments are closed.