BeritaKaltim.Co

Pelaku Korupsi Dijerat Pasal 2, Ini Penjelasan Fadil Zumhana

SAMARINDA, beritakaltim.co- Selama kurang lebih setahun menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Fadil Zumhana dikenal banyak kalangan khususnya wartawan sebagai sosok yang tegas dalam melakukan penindakan hukum.

Tak heran sejak menjadi Kajati Kaltim, pria berdarah batak ini banyak menyelesaikan tunggakan perkara yang ditinggalkan pejabat lama, baik perkara tindak pidana korupsi ditingkat Kejari maupun Kejati.

Mantan Direktur Jampidsus yang tak lama lagi akan mutasi di Kajagung RI dengan jabatan baru sebagai Sekjampidsus ini tidak ingin tunggakan perkara tersebut tidak mempunyai kepastian hukum.

“Makanya baru 3 bulan menjabat, semua perkara lama ditingkat penyelidikan dan penyidikan saya tuntaskan,” terang Fadil diacara talk show hotel Grand Victoria, Selasa (19/2/18)

Menurut Fadil, semua ini ia lakukan demi memberi kepastian hukum bagi tersangka. Jika memang tidak cukup bukti dan tidak layak untuk dilimpahkan maka perkara tersebut harus dihentikan,” tandasnya.

Fadil dikalangan Jaksa juga dikenal tidak ada kompromi bilamana ada laporan oknum Jaksa mempermaikan perkara. Dia akan langsung menindak tegas.

Terkait perkara tindak pidana korupsi, Fadil selama menjabat Kajati Kaltim dikenal selalu menuntut tersangka korupsi dengan pasal 2 undang-undang Tipikor.

Tindakan tegas Fadil tersebut tentunya menjadi pertanyaan bagi banyak pihak. Tidak saja dilingkungan Kejaksaan tapi di lingkungan Pengadilan juga demikian.

Apa alasan bapak setiap perkara korupsi tersangkanya selalu dikenakan pasal 2,” tanya wartawan senior Charles Siahaan pemandu acara talk show di Grand Victoria kepada Fadil.

Menurut Fadil, selain memberikan efek jera kepada tersangka korupsi. Pasal 2 tersebut sudah tepat dikenakan kepada pelaku. Alasannya karena pasal 2 UU Tipikor itu adalah orang yang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain.

Didalam hukum pidana dikenal adanya pasal 55 KUHP, delik penyertaan. Ada pelaku yang turut serta melakukan,” sebut Fadil.

Dijelaskan Fadil, pasal UU Tipikor itu ada banyak, tapi yang cukup populer dikenal adalah pasal 2 dan 3.

Sedangkan pasal 3 adalah pasal penyalagunaan wewenang, memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian Negara.

Nah, selama menjabat Kajati Kaltim, umumnya saya menuntut pelaku dengan pasal 2. Kenapa? Karena pasal 2 ini juga melingkupi penyalagunaan kewenangan,”terang Fadil lebih lanjut.#ib

Comments are closed.