BeritaKaltim.Co

Sidang Perdana Rita Widyasari, Jaksa Ungkap Sejumlah Nama

JAKARTA, beritakaltim.co- Sejumlah nama diungkap dalam sidang perdana Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara nonaktif dan Khairuddin, staf khusus Bupati, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018.

Selain nama-nama orang terdekat Rita yang kerap diistilahkan Tim 11, ada juga nama pengusaha Hery Susanto dan Lauw Juanda Lesmana.

Terhadap Rita Widyasari Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa telah menerima gratifikasi sebesar Rp 469.465.440.000. Penerimaan itu sehubungan dengan sejumlah perizinan dan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

“Uang itu diberikan oleh para pemohon perizinan dan rekanan pelaksana proyek pada dinas-dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Lauw Juanda Lesmana yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya selaku Bupati Kutai Kartanegara, ” kata jaksa Fitroh Rohcahyanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018.

Dakwaan itu diperuntukkan kepada Rita dan Komisaris PT Media Bangun Bersama Khairudin. Jaksa menilai, keduanya melanggar Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Jaksa menguraikan, awalnya ketika Rita mencalonkan diri sebagai bupati pada 2010. Ia pun terpilih menjadi Bupati Kukar periode 2010-2015. Adapun anggota tim pemenangannya yang disebut Tim 11 terdiri dari Andi Sabrin, Junaidi, Zarkowi, Abrianto, Dedy Sudarya, Rusdiansyah, Akhmad Rizani, Abdul Rasyid, Erwinsyah, dan Fajri Tridalaksana.

Setelah dilantik, Rita menugaskan Khairudin sebagai staf khusus untuk membantu tugas-tugasnya. Rita disebutkan dalam dakwaan, meminta Khairudin mengondisikan penerimaan uang terkait perizinan dan proyek-proyek di Kabupaten Kukar.

“Menindaklanjuti permintaan terdakwa I (Rita), terdakwa II (Khairudin) menyampaikan kepada para Kepala Dinas Kabupaten Kukar agar meminta uang kepada para pemohon perizinan dan para rekanan pelaksana proyek pada dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya uang akan diambil oleh Andi Sabrin, Junaidi, Ibrahim, dan Suroto,” jelas Fitroh.

Realisasi pemberian uang itu dilakukan pada Juni 2010 hingga Agustus 2017 di beberapa lokasi, yakni rumah di Jalan Mulawarman Nomor 24 Tenggarong, rumah di Jalan Melati Nomor 22 Tenggarong, Hotel Le Grandeur Balikpapan di Jalan Jenderal Sudirman Kota Balikpapan, kantor pemasaran Royal World Plaza Tenggarong, dan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Tenggarong di Jalan K.H. Akhmad Muksin Nomor 36 Tenggarong.

Pemberian uang gratifikasi itu berasal dari pemberian izin di penerbitan SKKL dan Izin Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kukar; penerbitan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kukar untuk sejumlah proyek; 867 proyek Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kukar.

Atas dakwaan itu, Rita Widyasari membantah menerima gratifikasi senilai total Rp 469 miliar.

Menurut Rita, selama ini dirinya memang memiliki harta dalam jumlah yang cukup besar. Namun, ia memastikan hartanya itu berasal dari penerimaan yang sah.

“Saya selama ini bisa hidup agak lumayan karena saya punya tiga tambang,” ujar Rita seusai persidangan.

Namun Rita dan Khairudin maupun para penasehat hukum menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa.

“Penasehat hukum bilang, kalau ngajuin eksepsi itu artinya kami menentang kan. Lebih baik kami ikuti persidangan. Akan saya sampaikan nanti di sini semuanya,” kata Rita kepada Wartawan. #le

Comments are closed.