BeritaKaltim.Co

DPPKBP3 Gelar Rakor Pemberdayaan Perempuan

TANJUNG REDEB, BERITAKALTIM.CO- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) mengelar rapat koordinasi bidang pemberdayaan perempuan dan kelompok kerja Pengarus Utamaan Gender (PUG), serta advokasi dan sosialisasi, Selasa (13/3), di Balai Mufakat. Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah, Jonie Marhansyah.

Dalam kegiatan ini dihadiri juga oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta organisasi wanita yang ada di Bumi Batiwakkal. Dengan menghadirkan narasumber dari Asisten Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) serta HDI (Human Development & Investment) Management Centre Yokyakarta.

Pesan Bupati Berau H Muharram S Pd dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Drs H Jonie Marhansyah MM dalam kegiatan ini, dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi forum yang tepat bagi penyelengara pemerintahan dalam uapaya meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

“Rakor ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, temuan, kendala, hambatan dan peluang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender di Kabupaten Berau,” jelasnya.

Disampaikan bahwa persoalan paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadalian gender. Ditambah lagi persoalan lain seperti budaya atau agama yang kadang dapat menjadi faktor penghambat untuk mencapai kesetaraan gender.

“Saya berharap melalui advokasi sosialisasi PUG ini akan diberikan pemahaman kepada seluruh stakeholder terkait dan para penyedia layanan agar permasalahan ini dapat teratasi dengan baik,” katanya.

Menurutnya, kesetaraan gender di Berau saat ini sudah mulai terlihat. Hal ini terbukti dengan banyaknya perempuan yang telah menduduki posisi strategis di pemerintahan bahkan menjadi kepala OPD.

“Kita terus memberikan dukungan dan dorongan agar perempuan bisa diberikan ruang dalam membangun daerah,” tegas Jonie.

Sementara Kepala DPPKBP3A Berau Rohaini menjelaskan, dalam konteks otonomi daerah pengarusutamaan gender tetap menjadi isu lintas bidang yang mewarnai seluruh kebijakan program dan kegiatan semua satuan kerja perangkat daerah. Manifestasi PUG bisa berwujud kegiatan khusus perempuan maupun tercermin dari indikator kinerja hasil sektor atau implementasi strategi PUG menjadi tanggungjawab seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ditegaskan juga agar seluruh OPD harus menjalankan program responsif gender. Mengingat program ini telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah maupun rencana strategis serta rencana kerja OPD. Selain itu, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender dilakukan dengan analisi gender melalui RKA OPD serta melaksanakan sosialisasi PUH dan pelatihan sistem anggaran responsif gender.

“Rapat koordinasi ini juga sebagai bahan evaluasi apakah responsif gender ini sudah dilaksanakan,” pungkasnya. #MAR

Comments are closed.