BeritaKaltim.Co

Nixson Butarbutar: DPP Hanura Sudah Restui PAW Herwan Susanto

SAMARINDA, beritakaltim.co- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Hanura disebut Nixson Butarbutar sudah menerbitkan surat keputusan dilakukannya PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Kaltim, Herwan Susanto. “Sudah ada surat DPP Partai Hanura untuk pergantian Pak Herwan,” ujar Nixson ketika ditanya beritakaltim.co via telepon.

Walaupun memastikan sudah memegang surat PAW dari DPP, Nixson yang bakal menjadi pengganti Herwan di Karang Paci belum bersedia mengirim foto tanda bukti memang sudah ada surat tersebut. “Saat ini saya masih di Jakarta sehabis mengurus surat PAW itu. Nanti malam baru kembali ke Samarinda,” ujar Nixson, Jumat 10/8/2018).

Dilakukannya PAW tersebut lantaran Herwan Susanto sudah tidak lagi di Partai Hanura dan pindah partai ke PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Dia kemudian mendaftar sebagai Caleg PKB untuk DPRD Provinsi Kaltim dari Dapil Samarinda. Berdasarkan aturan proses PAW ini tidak perlu lagi menunggu keluarnya DCT (Daftar Calon Tetap) dari KPU, karena surat pengunduran diri sudah disampaikan jauh hari sebelumnya sebagai persyaratan mendaftar Caleg KPU.

Di DPRD Kaltim, selain Herwan yang di-PAW karena pindah partai, ada juga Andi Harun. Nama yang terakhir ini adalah anggota DPRD Kaltim dari Partai Golkar, namun kemudian pindah partai ke Gerindra. Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Kaltim Andi Harun juga mendaftar ke KPU sebagai Caleg partai tersebut untuk DPRD Kaltim daerah pemilihan Kota Samarinda.

“Proses PAW bagi yang sudah mengundurukan diri dari partai awal, tidak perlu menunggu sampai keluar DCT dari KPU. Tidak ada kaitannya itu. Ketua DPRD harus langsung memproses setelah menerima surat dari PAW dari DPP Partai Hanura, karena itu salah satu persyaratannya. Tidak ada aturan PAW harus menunggu DCT,” ujar Cholil Gunawan, pengamat politik di Samarinda.

Apalagi, sudah ada surat edaran Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumarsono, tertanggal 3 Agustus 2018. Isi surat menegaskan status anggota DPRD maupun kepala daerah yang mengikuti kontestasi Caleg 2019. Setelah ditetapkan sebagai DCT (Daftar Calon Tetap) oleh KPU maka status, hak dan kewenangannya sebagai pejabat negara sudah tidak berlaku lagi.

“Jadi, seperti Pak Herwan atau Andi Harun, setelah DCT nanti sudah tidak berhak ada di DPRD. Itu sebabnya, sebelum ada DCT mestinya sudah proses adminsitrasi terhadap siapa yang di-PAW, agar tidak tidak terjadi kekosongan,” ujarnya.

Dia mencontohkan proses pemberhentian Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak. Karena Awang Faroek juga ikut kontetasi menjadi Caleg DPR RI Dapil Kaltim, maka dia harus berhenti sebagai gubernur. Proses pemberhentian sudah dilakukan sejak sekarang dengan mengajukan siapa saja yang menjadi penggantinyake Mendagri. Begitu terbit DCT, sudah ada yang menggantikan gubernur. #le

Comments are closed.