Info Hoaks Seputar Pembelian 51, 23 % Saham Freeport di Tahun Politik

oleh -532 views
Kantor PT Freeport Indonesia

SAMARINDA, beritakaltim.co- Di tahun politik, sisi keberhasilan pemerintahan Joko Widodo bisa dijungkirbalikkan oleh lawan politik. Tak terkecuali soal pembelian 51, 23 persen saham perusahaan PT Freeport Indonesia (PTFI). Di media sosial serangan hoaks atas pembelian saham itu menyebar massif.

Nah, untuk tak terperangkap dengan hoaks yang diduga secara sengaja disebar lawan politik Joko Widodo, sebaiknya fahami dulu fakta-fakta ini, yang bersumber dari dokumen yang disiarkan oleh pihak perusahaan, PT Inalum (Persero).

Info Hoaks: Tambang PTFI digadaikan ke asing. Jika Inalum gagal melunasi obligasi global untuk membeli PTFI, tambang tersebut akan jatuh ke investor asing

Faktanya: Menurut dokumen Inalum, tidak ada asset atau saham Inalum dan anak usaha perusahaan, termasuk PTFI, yang digadaikan untuk mendapatkan US$ 4 miliar. Obligasi tersebut terdiri atas 4 seri, dengan tenor terpendek 3 tahun dan paling panjang 30 tahun. Kupon obligasi ini ditetapkan fixed pada rata-rata 5,991%.

Setiap tahunnya, rata-rata Inalum hanya diwajibkan membayar kupon senilai Rp 1.7 triliun. Dengan pendapatan setiap tahun diprediksi sekitar Rp 60 triliun, Inalum memiliki kemampuan yang besar untuk membayar kupon tersebut.

Jika meminjam bank, ada resiko bunga semakin mahal dan harus membayar pokok cicilan. Sehingga, apa yang dibayar Inalum bisa jauh lebih besar dari Rp 1.7 triliun. Bank juga mewajibkan adanya asset atau saham yang harus digadaikan.

Info Hoaks: Inalum membeli tanah air sendiri karena tambang PTFI ada di Indonesia

Faktanya: Berdasarkan dokumen Inalum, yang dibeli adalah perusahaan, bukan cadangan yang dimiliki oleh PTFI dimana PTFI sudah mengantongi izin komersial untuk menambang di Grasberg sejak 51 tahun yang lalu.

Pemerintah juga tersandera oleh kontrak PTFI yang dibuat di zaman Soeharto sehingga ketika kontrak berakhir maka hanya ada dua opsi: perpanjang hingga 2041 atau pemerintah digugat di pengadilan internasional. Tidak ada jaminan pemerintah akan menang di pengadilan tersebut, dan jika kalah akan diwajibkan membayar ganti rugi senilai puluhan triliun rupiah.

Kontrak Freeport tidak sama dengan apa yang berlaku di sektor minyak dan gas (migas), yang jika konsesi berakhir maka akan secara otomatis dimiliki pemerintah dan dikelola oleh Pertamina. Dalam peralihan disektor migas pemerintah tidak mengeluarkan uang sepeser pun karena aset perusahaan migas dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah setelah sebelumnya membayar kontraktor lewat skema cost recovery senilai miliaran dollar AS per tahunnya.

Info Hoaks: Harga yang dibayarkan Inalum kemahalan

Faktanya: Inalum membayar US$3.85 miliar atau Rp 55 triliun untuk meningkatkan kepemilikan di PTFI dari 9.36% menjadi 51.2%. Apa yang didapat? Kekayaan tambang senilai Rp 2,400 triliun dan laba bersih sebesar Rp 29 triliun per tahun setelah 2022.

Di tahun 2017, Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) pernah melakukan proyeksi harga pada dan hasilnya lebih mahal. Menurut studi IAGI, harga untuk menjadi mayoritas diperkirakan sebesar US$4.5 miliar atau Rp 65 triliun.

Pada tahun 2015, Freeport McMoran mengajukan harga US$12.15 miliar untuk meningkatkan kepemilikan Indonesia menjadi 51% kepada Kementerian ESDM, yang kemudian ditawar menjadi US$4.5 miliar. Angka hasil valuasi konsultan keuangan Morgan Stanley diawal tahun adalah US$4.67 miliar. #