BERITAKALTIM.CO – Usai menuntaskan tahap peninjauan desain, pemerintah daerah terus menggeber Pembangunan Jembatan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara (PPU). Beberapa hal masuk dalam item peninjauan desain itu. Salah satunya, penambahan ketinggian yang masuk dalam review design.
Kali ini target anggaran sebesar Rp 15,53 triliun, menyasar ke pusat. Skema anggaran daerah, diyakini tak akan mencukupi.
Dengan masa konsesi hingga 45 tahun, penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) konstruksi jembatan tol tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Diketahui panjang jembatan proyek yang terdata atas izin Menteri PUPR per 13 Maret 2018 itu adalah 7,9 kilometer.
Jembatan akan punya dua jalur yang masing-masing jalur terdapat 3 jalur.
Untuk kepemilikan, Waskita Toll Road jadi pemegang saham terbesar ; 60 persen. PT KBK-Pemprov Kalimantan Timur (20 persen), Perumda Benuo Taka PPU (15 persen), dan Pemerintah Kota Balikpapan (5 persen).
Bila telah beroperasi, efektifnya Jembatan tol itu mampu memangkas jarak tempuh dari Balikpapan ke PPU menjadi hanya 10 menit.
Hanya saja, jadwal untuk menyambangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP) yang telah disusun, akan berubah. Kondisi pandemi dengan tingkat kasus terpapar COVID-19 meningkat drastis, jadi pertimbangan. Padahal, Pemkab dan DPRD PPU sudah diundang untuk pembahasan detil proyek itu ke KSP beberapa waktu lalu.
Terdekat, mengetahui progress terkini, DPRD PPU berencana menggelar pertemuan dengan Waskita Toll Road. “Prosesnya tinggal lelang saja,” ujar Ketua DPRD PPU Jhon Kenedi pada media.
Secara umum, poin yang ingin ia sampaikan ialah realisasi dari jembatan itu. Karena itu dianggap Terkait anggaran pembangunannya yang meminta dukungan pusat, dibenarkan politisi Demokrat ini. “Soal minta dukungan APBN nanti kita bahas lebih lanjut. Karena tak bisa mengandalkan komposisi anggaran di daerah,” jelasnya. (*)
Comments are closed.