BERITAKALTIM.CO- Wali Kota Samarinda Andi Harun melakukan konferensi pers bersama dengan wartawan di ruang rapat Balaikota Samarinda, Jumat (16/7/2021). Dia mengkarifikasi berita yang menyangkut penolakan PPKM Darurat di Samarinda.
Andi Harun dalam konpres itu menjelaskan bahwa dirinya bukan bermaksud berkata menolak PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) darurat seperti yang ramai dibahas dalam sebuah caption berita online, tetapi yang dia maksudkan adalah mengajak kita semua dan berusaha agar Samarinda tidak masuk dalam PPKM Darurat.
“Jadi saya harus klarifikasi berita itu bahwa yang saya maksudkan bukan menolak PPKM Darurat, tetapi mari kita semua berdoa dan berjuang agar kita semua bisa terhindar dari pemberlakuan PPKM darurat,” ujarnya.
Berita media online diterbitkan beritakaltim.co dengan judul; Andi Harun: Mohon Izin Komandan, PPKM Kali Tolak dan Siap Bertanggungjawab. Dalam berita tersebut Wali Kota menyampaikan paparannya di depan Pangdam dan Kapolda yang hadir di Balikota Samarinda.
Berita yang viral itu mendapat tanggapan positif warga kota yang bisa diikuti di media-media sosial baik facebook maupun grup whatsapp. Respon positif itu ditandai dengan jumlah like dan komentar yang mendukung langkah wali kota dalam penanganan covid di kota itu.
Namun, menurut Andi Harun kepada sejumlah Wartawan, pertemuan dengan Pangdam dan Kapolda di Balaikota Selasa lalu adalah bersifat tertutup dan internal, sehinggga kita membantah jika ada berita yang terkait soal penolakan pemberlakuan PPKM itu.
Dia mengajak semua wartawan untuk ikut berjuang upaya penanggulangan covid-19 ini dengan cara membuat berita-berita yang membuat warga adem dan tenang. Jangan malah justru menciptakan berita-berita yang merugikan masyarakat dan terkesan provokatif.
Dia juga sarankan kepada jurnalis agar memahami kaidah penulisan jurnalistik yang benar dan baik, sebab dalam kaitannya dengan soal covid ini, seorang jurnalis harus hati-hati dalam menulis berita agar tidak membuat berita berita bohong dan hoaks, tetapi sebaliknya memberikan sumbangsih kepada pemerintah untuk ikut serta dalam mensosialisasikan upaya penegakan prokes yang benar kepada seluruh lapisan masyarakat.
Lebih jauh Andi Harun mengatakan, pertemuan dengan Panglima dan Kapolda tentang antisipasi yang dilakukan dan kesiapan Pemerintah Kota Samarinda dalam menangani soal pontensi melonjaknya serangan covid-19 secara tiba-tiba di Samarinda. Sebab Samarinda merupakan Ibu Kota Provinsi Kaltim dan merupakan wilayah yang paling besar jumlah penduduknya.
Samarinda juga merupakan daerah di Kaltim yang paling luas wilayahnya, sehingga menjadi pintu utama masuknya arus manusia dan pusat perdagangan dan jasa dari tiga wilayah di Kaltim yang sedang memberlakukan PPKM darurat yakni, Balikpapan, Bontang dan Berau.
“Jadi kita memang harus hati-hati semua dan bahu membahu berjuang agar daerah kita ini terhindar dari pemberlakuan PPKM,”tambahnya.
Samarinda sendiri mnenurutnya sudah melewati tiga fase puncak tahapan pandemi, namun belum pernah melewati 80 persen tingkat kekuatiran, sehingga hal ini yang harus dipertahankan agar tetap stabil dan kalau bisa angka persentasenya justru bisa diturunkan agar agar benar-benar bebas dari PPKM darurat.
Sebab jika PPKM darurat ini diberlakukan, kata Andi Harun, maka ekonomi Samarinda akan terganggu dan kehidupan akan bertambah kian sulit. #
Wartawan: M Sakir
Comments are closed.