BERITAKALTIM.CO- DPRD Kota Balikpapan bersama Pemerintah Kota Balikpapan menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban dan Penjelasan atas Pemandangan Umum Fraksi Dewan yang terhormat terhadap Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Balikpapan tentang APBD Tahun Anggaran 2022.
Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari dihadiri Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud secara video conference di ruang rapat gabungan DPRD kota Balikpapan, Senin (15/11/2021).
Terkait jawaban pandangan umum fraksi Golkar, Wali Kota Balikpapan Rahmad Masud menyampaikan, Pemerintah Kota sependapat dengan fraksi Golkar agar tetap memberikan program stimulus sebagai perlindungan sosial terhadap warga miskin.
Terkait jawaban pandangan umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan include Partai Kebangkitan Bangsa. Pemerintah Kota akan tetap fokus untuk melaksanakan berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM daerah guna meningkatkan pelayanan masyarakat secara adil dan merata.
“Hal ini sebagaimana perwujudan misi pertama, yaitu mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik,” ucapnya.
Untuk tanggapan dan penjelasan atas Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Rencana penerimaan retribusi daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp70,25 miliar. Naik sebesar 45,25 persen jika dibandingkan dengan target penerimaan retribusi setelah perubahan APBD tahun anggaran 2021.
“Rasa optimis asumsi yang tinggi tersebut dikarenakan akan membaiknya perekonomian akibat dampak Covid-19,” jelasnya.
Untuk jawaban atas Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera bahwa Pemerintah Daerah diminta mengantisipasi keadaan darurat, termasuk keperluan mendesak akibat pandemi Covid-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi.
Untuk jawaban Pemandangan Umum dari Fraksi Partai Demokrat mengenai PERDA-PERDA yang tidak ada sangsi yang tegas akan segera diaktifkan kembali dan dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat akan menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Balikpapan.
Terakhir terkait jawaban Pemandangan Umum dari Fraksi Gabungan mengenai usulan fraksi agar Pemerintah Kota dapat menaikan Pendapatan Daerah minimal 15 persen.
“Anggaran tersebut untuk membiayai kebutuhan pembangunan Kota yang memerlukan anggaran yang cukup besar dalam menjalankan program pembangunan prioritas yaitu program Pendidikan, Kesehatan dan program penanganan banjir, akan menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Balikpapan,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Subari mengatakan, Kesimpulannya sebagaimana pandangan fraksi yang jadi sorotan adalah terkait BPJS, banjir, pendidikan, itu jadi fokus utama.
Subari mengataka bahwa pada penanganan banjir yang masih sering terjadi di Kota Balikpapan ini telah diagendakan secara multiyears.
“Banjir itu sudah dipahami diagendakan multiyears di Sungai Ampal terpadu itu jadi fokus Balikpapan pusatnya,” kata Subari.
Adanya jawaban Wali Kota ini merupakan upaya Pemerintah Kota dalam menjawab pandangan fraksi yang telah dilakukan DPRD Kota Balikpapan beberapa waktu lalu.
“Artinya ada upaya Pemerintah Kota untuk menjawab pandangan fraksi di Balikpapan,” katanya.
Dan tahapan selanjutnya jawaban akhir fraksi-fraksi atas jawaban Walikota yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Kita berharap sebelum akhir tahun, APBD Murni 2022 bisa segera disahkan,” tutup Subari. #
Wartawan: Thina
Comments are closed.