BERITAKALTIM.CO- Dengan anggaran APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun 2022 sekitar Rp3 miliar, Desa Loa Lepu yang masuk administratif Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, belum bisa berbuat banyak dalam hal pembangunan infrastruktur.
Terutama terkait pembangunan akses jalan antar RT dan jalan menuju tempat usaha tani warga yang sebagian bergantung hidup dari bertani dan berkebun.
“Biasanya APBDes itu anggarannya untuk pengurukan jalan yang sangat vital harus ditangani. Yaitu jalan-jalan antar RT menuju usaha tani dan pemukiman,” ucap Masjul, Kepala Seksi Pemerintahan Desa Loa Lepu saat dikunjungi wartawan Beritakaltim.co, Kamis (11/8/2022).
Karena keterbatasan anggaran, warga dan pemerintahan desa di sana berusaha mencari sumber anggaran alternatif selain APBDes. Diantaranya adalah dengan mengusulkan menjadi tanggungjawab Pemkab Kukar, juga dari dana aspirasi anggota DPRD Kukar yang lazim disebut dana Pokir (Pokok-pokok pikiran).
“Tiap tahun ada saja dari sumber pokir anggota DPRD Kukar untuk membangun infratruktur ini. Terutama dari anggota DPRD yang daerah pemilihannya berasal dari daerah itu,” ungkap Masjul.
Diakuinya, diperlukan terobosan agar soal infrastruktur lebih banyak dibangun di desa itu. Sementara dari APBDes sudah ada alokasi tertentu yang diamanatkan oleh pemerintah pusat seperti pemulihan ekonomi akibat covid-19.
Desa Loa Lepu adalah salah satu dari 18 desa dalam wilayah kewenangan Kecamatan Tenggarong Seberang. Saat ini di desa itu penduduknya sekitar 1.600 jiwa atau 500 KK (Kepala Keluarga), berdiam pada 6 RT (Rukun Tetangga) dengan luas wilayah 1.188 Hektar. #
Comments are closed.