JALAN bergelombang yang parah membuat perjalanan mobil yang ditumpangi Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan rombongan melambat. Inilah jalan yang dikeluhkan warga selama ini. Tepatnya dari Simpang Kota Bangun Kutai Kartanegara hingga Muara Gusik Kutai Barat.
Sudah lama keluhan itu sampai ke Kantor Gubernur Jalan Gajah Mada Samarinda tempat Hadi berkantor. Sudah banyak juga media massa memberitakannya.
Tapi, status jalan itu adalah jalan nasional. Artinya, segala sesuatu menyangkut perbaikan jalan, pengaspalan atau apapun agar jalan mulus kembali, menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.
Memang sudah begitu aturan main di pemerintahan. Mereka bagi-bagi tugas. Status jalan nasional tanggungjawab pemerintah pusat, kemudian untuk status jalan provinsi ditangani pemerintah provinsi, serta jalan kabupaten/kota ditangani pemerintah kabupaten dan kota.
“Cukup parah jalan ini. Pemprov memang ada membantu semampunya,” ucap Hadi kepada wartawan yang ikut dalam rombongan, Selasa (7/3/2023).
Dari laporan staf, total panjang jalan rusak Simpang Kota Bangun Kutai Kartanegara hingga Muara Gusik Kutai Barat 87 kilometer.
**
Hadi Mulyadi memeriksa dokumen yang diserahkan pejabat dari PJN 1 Kaltim. Mereka sengaja ikut rombongan Wagub karena bersentuhan dengan wilayah kerja mereka selaku Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN). Dari para pejabat ini diketahui bahwa pemerintah pusat sudah punya progres untuk memperbaiki jalan rusak dari Kota Bangun ke Muara Gusik.
Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) khususnya BBPJN (Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional) I Kalimantan saat ini tengah dalam proses penetapan lelang kontraktor yang akan mengerjakan.
Wagub Hadi Mulyadi lega. Itu artinya. Tahun 2023 ini sudah ada proyek perbaikan jalan. Masyarakat dari kota Samarinda dan sekitarnya yang menempuh jalan darat ke Kutai Barat atau lanjut ke Kabupaten Mahakam Ulu, hanya perlu bersabar sedikit lagi.
“Kasihan masyarakat. Makanya, kita minta ada kerja sama perusahaan untuk merawat jalan ini. Karena kurang lebih 87 kilometer cukup parah rusaknya,” kata Hadi.
Terbayang olehnya tentang penyebab rusaknya jalan nasional di Kukar dan Kubar. Bukan rahasia umum lagi, yang merusak jalan adalah hilir mudiknya mobil truk pengangkut batu bara dan kelapa sawit setiap hari. Mobil-mobil itu melebihi kapasitas kemampuan daya tahan jalan.
Selama ini, memang ada aturan perusahaan batu bara dan sawit harus menggunakan jalan sendiri. Perusahaan tidak boleh menggunakan jalan umum yang dananya dari negara (APBN dan APBD).
Tapi, yang terjadi tidak demikian. Perusahaan punya banyak cara agar truk-truk mereka lolos dari sumber produksi ke tempat penjualan. Mulai dari cara akal-akalan, yaitu dengan menutup rapat dengan terpal batu bara atau sawit yang dibawa, sampai memainkan petugas pemerintah dengan iming-iming uang.
Karena praktik seperti itu, maka muncul ide agar perusahaan yang menggunakan jalan umum diminta partisipasinya menjaga bersama-sama kondisi jalan. Jika ada kerusakan, para pengusaha harus siap memperbaiki. Tidak usah nunggu dari pemerintah, yang proses usulan anggarannya memakan waktu lama.
Partisipasi lainnya, jika memakai jalan umum, perusahaan tambang atau sawit menurunkan bobot tonase yang diangkut truk perusahaan.
Tanpa ada kerjasama, jalan-jalan itu akan mudah rusak kembali.
+++
Wagub Hadi Mulyadi singgah disebuah kedai milik warga. Tentu saja bukan persinggahan biasa, karena dia ingin juga menyerap aspirasi masyarakat pedalaman, yang selama ini jauh dari akses pemerintahan provinsi Kaltim. Dari mendengar keluhan warga, Wakil Bupati Hadi Mulyadi mengetahui kondisi sebenarnya mengenai kehidupan ekonomi, suka dan duka mereka sehari-hari.
Sebagai pejabat publik, dia juga harus siap jika bertemu dengan masyarakat yang marah-marah, bahkan mungkin mengeluarkan sumpah serapah karena kebijakan yang dibuat pemerintah tidak membahagiakan kehidupannya.
Seperti soal jalan rusak di pedalaman itu, warga tidak tahu soal siapa yang bertanggungjawab atas kondisi rusaknya jalan. Warga juga tak mengerti tentang ada bagi-bagi tugas, jalan nasional dikerjakan pemerintah pusat, dan seterusnya sampai ke level kabupaten/kota.
Warga hanya faham; kalau jalan rusak, pemerintah harus memperbaiki. Titik. Maka, sasaran yang paling dekat kemarahan warga adalah Kepala Desa dan Camat.
Begitu juga dengan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi. Dia harus bersiap-siap jika ada warga bersuara sumbang akibat jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Tapi, rupanya keberuntungan memihak kepada Hadi yang pernah menjadi anggota DPRD Kaltim dan anggota DPR RI itu.
Warga yang disapanya ramah malah menyambutnya dan mengajak selfie-selfie. #
Penulis: Charles Siahaan
Foto-foto kegiatan Wagub Kaltim Hadi Mulyadi menuju Kutai Barat
