BERITAKALTIM.CO | BKTV Channel – Gencarnya perangkat daerah membangun sistim informasi melalui perangkat digital yang dikenal dengan sebutan e-government, tak sepenuhnya efektif bermanfaat. Bahkan disinyalir kini ada puluhan aplikasi yang dulu cita-citanya mempermudah pelayanan birokrasi, tapi sekarang terlantar dan tidak berguna.
Aplikasi-aplikasi terlantar itu menjadi beban APBD, karena sejak dibangun dan dioperasikan anggarannya bersumber dari pemerintah. Alasan itu yang membuat Dinas Kominfo Kaltim berencana untuk melakukan moratorium terhadap kebijakan membuat aplikasi-aplikasi baru pada setiap OPD.
“Ya, kita usulkan kepada Sekda untuk moratorium sementara pembuatan aplikasi-aplikasi di opd-opd ini. Banyak yang kondisi memprihatinkan,” ujar HM Faisal, Kepala Dinas Kominfo Kaltim.
Aplikasi-aplikasi terlantar itu sebagai dampak dari gencarnya pemerintah membangun sistim informasi digital yang dikenal dengan istilah E-Goverment. Ada macam-macam sebutan yang memberi gambaran pemerintah masih belum padu mengorkestra lahirnya layanan aplikasi digital di OPD-OPD.
Karena itu Pemprov Kaltim menggelar rapat kordinasi mengenal SPBE, yaitu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rapat dipimpin Sekdaprov Sri Wahyuni didampingi Kepala Dinas Kominfo muhammad Faisal mendatangkan Konsultan SPBE dari Yokyakarta Andi Yuniantoro.
“Kalau sistim digital Pemprov Kaltim kan sudah mulai. Tapi masih parsial. Nah, sekarang memang perlu ada dalam satu aplikasi saja, jadi gak ke mana-mana,” ujar Sri Wahyuni, Sekdaprov Kaltim.
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE masih terdengar asing di telinga masyarakat, Namun demikian program ini telah diluncurkan sehingga perangkat pemerintahan semua level bergerak menuju sistim digital.
Rasa optimistis muncul Kalimantan Timur mampu mempercepat sistim digital di pemerintahan terkait tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi serta sistim pemerintahan berbasis elektronik.
Dari Samarinda, Awang Fathur, BKTV, melaporkan. #