BERITAKALTIM.CO- Antrian panjang SPBU Jalan Soekarno Hatta Km 15 Balikpapan Utara menjadi permasalahan klasik yang dikeluhkan para supir. Meskipun di SPBU Km 15 telah dilakukan penerapan pembelian solar subsidi dengan menggunakan QR Code My Pertamina.
Hal ini diutarakan Komunitas Sopir Truk Balikpapan (KSTB) saat menggelar Buka Bersama dan jalin silaturahmi bersama Anggota DPRD Provinsi Kalimnatan Timur ( Kaltim) Bagus Susetyo di Rumah Makan Salwa Km 15, Balikpapan Utara, pada Sabtu (8/4/2023) malam.
Ketua KSTB Kota Balikpapan, Japar Sodik menilai penerapan QR Code My Pertamina tidak tepat sasaran dan banyak disalahgunakan oleh para sopir sehingga bisa mengisi berulang kali di SPBU Km 15.
“Ini mengakibatkan antrian, karena yang penting ada barcode, sopir bisa berulang kali mengantri. Bisa dilihat sopir mobil luar kota yang sering berulang kali antri disini, ” ucapnya.
Tidak hanya itu saja, jika sopir tidak memiliki QR Code My Pertamina bisa meminjam ke sopir yang lain untuk mengisi solar subsidi.
Hal ini yang mengakibatkan sesama sopir bentrok akibat persoalaan tersebut. Untuk itu, Jafar berharap bisa dipertemukan dengan pihak SPBU untuk memberikan solusi terbaik permasalahan ini.
“Keinginan KSTB agar memindahkan pengisian bus ke Km 9, sehingga dapat mengurai antrean yang terjadi di SPBU Km 15,” harapnya.
Jafar menyampaikan, dalam waktu dekat pihaknya berencana akan mengadukan permasalahan ini ke DPRD Balikpapan.
Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Bagus Susetyo mengakui permasalahan antrian solar bukan merupakan persoalan yang baru melainkan persoalan clasik yang terjadi di Kaltim.
Pasalnya, di Kaltim sebagai salah satu daerah produksi minyak terbesar ternyata memang kesulitan dalam pengadaan BBM solar. Jika di Pulau Jawa tidak dijumpai seperti ini karena antrian BBM akan mengerus kewibawaan pemerintah.
” Tapi kita di Kaltim antrian BBM seolah-olah sudah biasa kita lihat ngantri, ” katanya seusai bukber bersama KSTB kepada awak media.
Bagus menyampaikan, Pihaknya beberapa waktu lalu pernah mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pertamina untuk mempertanyakan permasalahan ini.
Dan pihak Pertamina menyampaikan bahwa secara statistik kuota di Kaltim ini sudah melebihi dan tertinggi diantara empat Provinsi yang lain.
“Nah tetapi hitung-hitungannya kok selalu kurang. Apakah pengusaha transportasi truk ini mengalami peningkatan yang tajam apalagi dengan adanya IKN, ” ucapnya.
Bagus menyarankan kepada Ketua KSTB dan anggota untuk segera bersurat ke Komisi II DPRD Balikpapan. Karena hal ini berkaitan dengan suplai solar dan menyertai surat tembusan ke DPRD Komisi II Provinsi Kaltim.
Dengan adanya tembusan ke DPRD Kaltim, pihaknya bisa memonitor apakah surat tersebut ditindaklanjuti atau tidak.
Karena berdasarkan keluhan para sopir, permasalahan ini berkaitan dengan kedisiplinan dan koordinasi antara pengusaha SPBU dan penggunaan solar angkutan truk, bus dan kendaraan lainnya.
“Jadi teman-teman ini sebenarnya gak keberatan dengan adanya antrian. Tetapi perlu diatur regulasinya yang jelas, karena yang membuat saya kaget ternyata QR Code ini disalahgunakan. Artinya, ada sesuatu yang harus dilakukan perbaikan, dan ini yang menjadi tugas pemerintah untuk segera mencarikan solusi mengenai pengadaan BBM Solar tersebut,” pungkasnya. #
Reporter: Thina | Editor: Wong