BERITAKALTIM.CO- Rapat Paripurna DPRD dengan agenda penyampaian pemandangan akhir fraksi terhadap rancangan Perda tentang laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD Tahun 2022 dan Raperda pajak daerah dan Restribusi daerah dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna, Selasa (27/6/2023).
Salah satunya penyampaian pendapat akhir dari Fraksi Golkar include Hanura yang mendukung penuh langkah Pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan terhadap pengendalian banjir dan dampaknya bagi masyarakat, baik berskala prioritas maupun non prioritas.
“Karena permasalahan banjir dari tahun ke tahun masih menjadi masalah yang kompleks untuk kami atasi secara bersama-sama,” ucap Alwi Al Qadri dalam penyampaian pandangan akhit fraksi
Fraksi Golkar include Hanura juga mendukung penuh program Pemkot dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Balikpapan.
Sedangkan untuk pajak daerah dan retribusi daerah, fraksi meminta kesempatan untuk menaikkan potensi peningkatan pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah, maka untuk itu peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan teknologi perlu disiapkan oleh Pemkot Balikpapan.
“Agar optimalisasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai target, sehingga dapat menunjang program-program pemerintah di kota Balikpapan,” lanjutnya.
Usai rapat, Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Subari menjelaskan, paripurna ini DPRD dan walikota Balikpapan melakukan penandatangan dua Raperda yakni terkait dengan pertanggungjawaban dan pajak daerah dan retribusi daerah.
“Semangat dari Raperda ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Balikpapan mulai dari pajak daerah dan retribusi daerah,” jelas Subari kepada awak media.
Dan pemandangan umum walikota terkait dengan izin reklame. Dan DPRD sangat mendukung perubahan reklame yang konfersioner menjadi videotron, tentu ini untuk menambah keindahan kota dan sebagainya.
“Kami pun sepakat dengan pak wali untuk melarang reklama iklan rokok di pinggir-pinggir jalan. Karena itu bagian dari edukasi untuk menjaga generasi bangsa,” tambahnya.
Dan untuk pandangan akhir fraksi, adapun catatan yang disampaikan masing-masing fraksi masih terkait dengan masalah banjir, dan juga masalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang masih banyak anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Dan ini menjadi PR besar Pemkot dan kamiuntuk bisa menyelesaikan persoalan anak-anak didik,” ungkapnya. #
Reporter: Thina | Editor: wong