BERITAKALTIM CO – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur, Irhamsyah, menegaskan komitmennya untuk menekan angka anak putus sekolah di wilayahnya. Berdasarkan data terbaru, jumlah anak putus sekolah di Kaltim saat ini mencapai sekitar 16.000, angka yang menunjukkan penurunan dibandingkan sensus 2020 yang mencatat 28.262 anak putus sekolah.
Namun, Irhamsyah mengingatkan pentingnya validasi data untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat.
“Kita harus bentuk tim untuk memvalidasi angka-angka ini. Apakah memang benar jumlahnya 16.000 atau mungkin lebih rendah. Ini perlu dilakukan karena migrasi penduduk ke Kalimantan Timur semakin besar, terutama dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Angka ini bisa saja meningkat jika tidak segera kita antisipasi,” ujar Irhamsyah saat ditemui di kantor gubernur , Jumat (22/11/2024).
Irhamsyah menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan dinas pendidikan di kabupaten/kota. Ia mengungkapkan, tim yang akan dibentuk akan mendata anak putus sekolah secara menyeluruh di 10 kabupaten/kota di Kaltim.
“Paling tidak kita targetkan validasi data ini mencapai 90 persen. Setelah itu, kita bisa klasterkan data berdasarkan wilayah dan jumlah anak putus sekolah, sehingga penanganannya lebih terfokus,” jelasnya.
Selain validasi data, migrasi penduduk akibat percepatan pembangunan IKN menjadi perhatian utama. Irhamsyah mengakui bahwa lonjakan pendatang bisa memengaruhi jumlah anak putus sekolah. Oleh karena itu, langkah mitigasi diperlukan agar angka ini tidak bertambah.
“Kita harus bersiap, karena IKN akan membawa dinamika baru, termasuk dalam sektor pendidikan. Jangan sampai anak-anak pendatang ini tidak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Makanya, perencanaan berbasis data yang akurat sangat krusial,” tegasnya.
Dinas Pendidikan Kaltim menargetkan agar anak putus sekolah yang ada saat ini dapat ditangani secara bertahap melalui program-program intervensi, seperti pemberian beasiswa, pembukaan akses ke pendidikan nonformal, dan kerja sama dengan sektor swasta serta lembaga pendidikan.
“Kita fokus mengurangi angka ini. Kalau saat ini datanya 16.000, itu harus menjadi prioritas kita. Tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tapi juga membangun sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Upaya ini diharapkan dapat mengangkat kualitas pendidikan di Kaltim, sekaligus memastikan bahwa tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh hak dasar mereka untuk belajar. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat, Kaltim optimis mencetak generasi muda yang siap bersaing di era pembangunan IKN. #
Reporter : Yani | Editor : Wong | ADV Diskominfo Kaltim
Comments are closed.