BERITAKALTIM.CO- Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mengapresiasi perkembangan metode pembelajaran yang semakin berbasis teknologi di sejumlah sekolah di Balikpapan. Penggunaan perangkat digital seperti Google dan Pijar sebagai rujukan pembelajaran, menunjukkan bahwa para siswa telah mahir dalam menggunakan laptop sebagai alat bantu pendidikan.
“Kami mengapresiasi sekolah-sekolah yang telah menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi. Ini adalah langkah positif dalam dunia pendidikan yang harus terus dikembangkan,” ujar Wakil Wali Kota Balikpapan, H. Bagus Susetyo usai kunjungan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, pada hari Selasa, 25 Maret 2025.
Selain perkembangan digitalisasi pendidikan, Pemkot juga menyoroti tantangan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kini menggunakan sistem Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Saat ini, kapasitas sekolah negeri untuk menampung lulusan sekolah dasar masih kurang sekitar 40 persen–50 persen. Oleh karena itu, diperlukan penambahan sekolah negeri tingkat SD dan SMP untuk mengakomodasi para siswa.
Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan, Irfan Taufik bahwa sekolah swasta sebenarnya sudah cukup jika dilibatkan dalam sistem pendidikan.
“Namun, masih menjadi pertanyaan apakah kualitas lulusan sekolah swasta setara dengan sekolah negeri. Oleh sebab itu, pemberdayaan sekolah swasta juga menjadi perhatian utama Dinas Pendidikan,” terangnya.
Dalam diskusi yang dilakukan, terungkap bahwa dari 15 ribu lulusan sekolah dasar, hanya 7 ribu siswa yang dapat diterima di SMP negeri. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Pemkot Balikpapan berharap dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun depan ada anggaran maupun dana bantuan untuk pembangunan sekolah baru.
Targetnya, setiap tahun dapat dibangun dua sekolah oleh pemerintah kota dan dua sekolah melalui bantuan pemerintah provinsi, sehingga total dalam empat tahun bisa berdiri delapan sekolah baru.
Saat ini, yang menjadi prioritas utama adalah penambahan SMP, sementara kapasitas SD dinilai masih mencukupi. Tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan lahan. Oleh karena itu, Pemkot meminta Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), untuk memanfaatkan aset-aset pemerintah yang masih tersedia.
Selain infrastruktur, Pemkot juga menyoroti kekurangan tenaga pengajar. Saat ini, ada moratorium penerimaan CPNS, termasuk untuk guru. Pemkot menilai bahwa profesi guru tidak bisa disamakan dengan pegawai biasa, sehingga diperlukan perjuangan di tingkat pusat agar pemerintah membuka kembali rekrutmen guru melalui jalur CPNS. Jika hanya mengandalkan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dinilai tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di Balikpapan.
Dengan langkah-langkah ini, Pemkot Balikpapan berharap kualitas pendidikan semakin meningkat, baik dari segi infrastruktur, tenaga pengajar, maupun metode pembelajaran berbasis teknologi. #
Reporter: Niken | Editor: Wong | Adv Diskominfo Bpp
Comments are closed.