BERITAKALTIM.CO – Gelombang protes yang mengguncang Kalimantan Timur dalam beberapa hari terakhir tak hanya menggema di jalanan. Ia juga merambat masuk ke ruang-ruang politik, bahkan hingga ke jantung partai penguasa sendiri.
Di tengah situasi yang memanas, sebuah pernyataan tak biasa muncul dari internal Partai Golkar. Bukan pembelaan, melainkan pengakuan. Bukan klarifikasi, tetapi permintaan maaf.
Adalah Muhammad Husni Fahruddin, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur sekaligus Sekretaris DPD Golkar Kaltim, yang secara terbuka menyampaikan bahwa lembaganya turut bertanggung jawab atas kebijakan yang kini menuai kritik publik.
“Hari ini masyarakat sudah menyampaikan bahwa kebijakan itu mencederai rasa keadilan,” ujarnya kepada wartawan di Samarinda.
Pernyataan itu terasa mengguncang. Terlebih, sorotan publik selama ini tertuju pada kebijakan yang diambil oleh Rudy Mas’ud—yang juga merupakan Ketua DPD Golkar Kaltim.
Namun Husni memilih membuka sisi lain dari persoalan: bahwa DPRD tidak bisa sekadar menjadi penonton. Padahal DPRD sendiri diketuai Hasanuddin Mas’ud yang merupakan abang kandung Gubernur Rudy Mas’ud.
“Nonsense kalau kami hanya menyalahkan eksekutif. DPRD pasti tahu. Artinya kami juga bagian dari itu,” tegasnya.
Di titik ini, narasi berubah. Kritik publik yang sebelumnya terfokus pada pemerintah provinsi kini melebar menjadi refleksi kolektif terhadap sistem pengawasan dan penganggaran.
Isu yang mencuat bukan sekadar angka—meski angka itu cukup besar, mencapai miliaran rupiah. Lebih dari itu, yang dipersoalkan publik adalah rasa keadilan.
Ketika efisiensi anggaran digaungkan, namun di saat yang sama muncul belanja yang dianggap tidak prioritas, publik melihat adanya ketimpangan. Sebuah jarak antara kebijakan dan realitas sosial.
Husni sendiri mengakui, secara hukum beberapa kebijakan mungkin dapat dibenarkan. Namun, ada dimensi lain yang terlewat.
“Ada empati yang tidak terbangun. Itu yang jadi masalah,” katanya.
Pernyataan ini menjadi penting, karena untuk pertama kalinya, kritik terhadap kebijakan tidak lagi berhenti pada aspek prosedural, tetapi menyentuh dimensi moral dan sosial.
Aksi 214 dan Tekanan dari Jalanan
Di luar gedung dewan, tekanan publik terus menguat. Aksi demonstrasi yang dikenal sebagai Aksi 214 menjadi simbol keresahan masyarakat terhadap dugaan nepotisme dan kebijakan anggaran yang dianggap tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
Isu keterkaitan elite politik dalam lingkar kekuasaan turut memperkeruh suasana. Publik mulai mempertanyakan integritas, transparansi, dan keberpihakan kebijakan.
Dalam situasi ini, pengakuan dari internal partai justru menjadi titik balik yang tak terduga.
Permintaan maaf yang disampaikan Husni bukan sekadar simbolik. Ia juga diiringi dengan janji untuk memperbaiki fungsi pengawasan dan penganggaran ke depan.
“Kami berjanji tidak akan mengulangi kebijakan yang terkesan mewah dan tidak punya empati,” ujarnya.
Namun pertanyaan yang tersisa adalah: apakah pengakuan ini cukup untuk memulihkan kepercayaan publik?
Bagi sebagian masyarakat, kejujuran adalah langkah awal. Tetapi bagi yang lain, yang dibutuhkan adalah perubahan nyata—bukan sekadar narasi.
Husni bahkan membuka ruang kritik seluas-luasnya.
“Silakan kritik kami, telisik kami. Itu bagian dari keterbukaan,” katanya.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa transparansi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.
Di tengah dinamika ini, satu hal menjadi jelas: kepercayaan publik bukan sesuatu yang bisa diminta, tetapi harus diperjuangkan—melalui kebijakan yang berpihak, pengawasan yang kuat, dan keberanian untuk mengakui kesalahan.
Dan mungkin, dari pengakuan yang jujur inilah, perbaikan bisa benar-benar dimulai.
WONG
Comments are closed.