BERITAKALTIM.CO-Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memanfaatkan kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, sebagai panggung untuk menunjukkan praktik nyata pembangunan inklusif yang telah berjalan hingga tingkat kelurahan.
Kunjungan di Kelurahan Telagasari, Kecamatan Balikpapan Kota pada hari Jumat (24/4/2026), menjadi bukti bahwa pendekatan kolaboratif lintas negara mampu menghadirkan perubahan konkret di masyarakat.
Melalui Program Inklusi yang telah berjalan sejak 2022, Balikpapan tidak hanya berbicara soal konsep kesetaraan, tetapi menghadirkannya dalam kebijakan dan program nyata. Fokus utama program ini adalah pemberdayaan penyandang disabilitas dan kelompok rentan, agar memiliki akses setara dalam berbagai aspek kehidupan.
Asisten II Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Andi Muhammad Yusri Ramli, menegaskan bahwa arah pembangunan kota kini tidak lagi semata berorientasi pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada inklusivitas sosial.
“Pembangunan harus memastikan setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki ruang dan kesempatan yang sama. Balikpapan berkomitmen menjadi kota yang ramah bagi semua,” ujarnya.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan konkret. Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah mendorong perusahaan swasta untuk mengalokasikan minimal satu persen tenaga kerja bagi penyandang disabilitas, sementara instansi pemerintah dan BUMD ditargetkan mencapai dua persen. Di bidang pendidikan, setiap kecamatan diarahkan memiliki sekolah inklusif dari tingkat dasar hingga menengah.
Tak hanya itu, program inklusi juga telah menjangkau enam kelurahan, termasuk Telagasari, dengan ratusan penerima manfaat. Berbagai pelatihan diberikan, mulai dari keterampilan menjahit dan kewirausahaan hingga pengembangan kapasitas di bidang digital seperti kreator konten.
Pemerintah juga memperkuat aksesibilitas layanan publik melalui penyediaan fasilitas ramah disabilitas di sektor kesehatan dan pendidikan, serta pembangunan infrastruktur seperti guiding block. Kehadiran Kelompok Difabel Kelurahan (KDK) dan forum difabel kota turut memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
Menurut Andi Yusri, capaian ini tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk dukungan Pemerintah Australia, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, dan kalangan akademisi.
“Kolaborasi ini menjadi kunci. Kami berharap praktik baik dari Balikpapan dapat direplikasi di daerah lain,” katanya.
Kunjungan ini sekaligus menegaskan bahwa kerja sama Indonesia Australia tidak hanya bersifat diplomatis, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dari Kelurahan Telagasari, Balikpapan mengirim pesan kuat bahwa pembangunan inklusif bukan sekadar wacana, melainkan solusi nyata untuk memastikan tidak ada satu pun warga yang tertinggal.
NIKEN | WONG
Comments are closed.