BERITAKALTIM.CO – Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, H. Rudy Mas’ud, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki fasilitas pelayanan imigrasi di Kota Samarinda. Hal ini disampaikannya saat mendampingi Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dalam kunjungan kerja ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda, Jumat (25/4/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Rudy menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi oleh kantor imigrasi saat ini, mulai dari keterbatasan ruang tunggu, kapasitas parkir, hingga lokasi kantor yang rawan banjir.
“Sebenarnya lokasi kantor ini strategis, tapi kondisi fisiknya tidak lagi mendukung. Pelayanan imigrasi di Samarinda rata-rata melayani sekitar 100 orang per hari, tapi kapasitas ruang tunggunya hanya 40 sampai 45 kursi. Belum lagi lahan parkir yang sempit dan kawasan yang rentan banjir,” jelas Rudy.
Menanggapi persoalan ini, Gubernur menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memberikan dukungan penuh, termasuk dengan menyediakan lahan alternatif untuk relokasi kantor imigrasi yang lebih layak.
“Kami siap melakukan support penuh. Saat ini kami sudah memiliki empat opsi lokasi baru untuk pembangunan kantor imigrasi di Samarinda, yakni di kawasan Lembuswana, Ringroad, eks Bandara Temindung, dan kawasan Mesra. Ini akan kita bahas lebih lanjut secara teknis,” terang Rudy.
Gubernur Harum juga mengusulkan peningkatan status Kantor Imigrasi Samarinda menjadi kelas khusus, mengikuti jejak Imigrasi Balikpapan yang lebih dahulu mendapatkan rekomendasi peningkatan kelas.
Menurutnya, sebagai gerbang Kalimantan Timur dan penyangga Ibu Kota Negara (IKN), Samarinda layak mendapat fasilitas pelayanan imigrasi yang modern, luas, dan berstandar tinggi.
“Samarinda bukan hanya etalase Kalimantan Timur, tapi juga etalasenya Indonesia karena Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara. Kita akan menerima masyarakat nasional dan global. Maka pelayanannya harus prima,” tegasnya.
Selain aspek pelayanan, peningkatan kualitas kantor imigrasi juga diyakini akan memberikan kontribusi ekonomi bagi negara dan daerah, terutama dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan multiplier effect dari meningkatnya aktivitas tenaga kerja asing (TKA) maupun wisatawan mancanegara.
“Ini bukan semata soal visa atau paspor. Tapi bagaimana kita menyiapkan sistem yang baik untuk menyambut masyarakat global yang akan hadir di Kalimantan Timur. Tentu, negara dan daerah harus bisa mengambil manfaat dari arus masuk ini,” kata Rudy.
Terkait realisasi pembangunan kantor baru, Gubernur menegaskan bahwa langkah selanjutnya adalah berkoordinasi lebih tajam dengan instansi terkait, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta berkolaborasi dengan DPRD Kalimantan Timur untuk menyatukan dukungan anggaran dan kebijakan.
“Kami akan bahas bersama dengan SKPD terkait dan tentu kami tidak bisa bergerak sendiri. DPRD Kaltim sudah menyatakan komitmennya, dan ini akan menjadi kerja kolaboratif antara eksekutif dan legislatif untuk menyelesaikan persoalan pelayanan imigrasi ini secara tuntas,” pungkasnya. #
Reporter : Yani | Editor : Wong
Comments are closed.